Sumur Kering
Selain itu, Hadi menilai upaya peningkatan produksi minyak nasional melalui optimasi sumur minyak masyarakat atau sumur rakyat tidak akan memberikan dampak besar.
Meski jumlah sumur rakyat yang tersebar secara kuantitas sangat banyak, mayoritas dari sumur tersebut sudah mengalami kekeringan (dry out), memiliki kandungan air yang sangat tinggi (high water cut), serta rasio gas terhadap minyak yang tinggi alias high gas-oil ratio (GOR).
“Mengingat sifat sumur rakyat yang umumnya dangkal, cadangan minyak yang dikandungnya juga sangat terbatas dan sifat produksinya tidak stabil [intermittent],” katanya.
Dia juga menanggapi cara lain untuk meningkatkan lifting melalui rencana pengembangan atau plan of development (PoD) di berbagai lapangan baru.
Hadi menegaskan lapangan-lapangan baru tersebut umumnya berskala kecil dan mayoritas didominasi oleh reservoir karbonat.
“Karakteristik reservoir jenis ini memiliki tingkat penurunan produksi yang relatif sangat cepat [high decline rate], sehingga kontribusinya tidak akan mampu menahan laju penurunan produksi secara signifikan,” jelasnya.
Sebelumnya, untuk mencapai target lifting tahun ini sebesar 610.000 bph, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan akan memaksimalkan potensi dead stock dan produksi sumur minyak masyarakat.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan instansinya tengah berupaya mencairkan endapan minyak mentah kategori berat (heavy crude) yang selama ini tertahan di tangki penyimpanan agar dapat segera disalurkan.
“Ada dead stock yang sudah kita angkat ke permukaan. Status hari ini sebetulnya 2,57 juta barel. Ini disimpan di tangki, tetapi karena jenis minyaknya cukup berat sehingga membeku, perlu kita cairkan untuk kita lifting,” kata pria yang akrab disapa Djoksis itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Djoksis mengungkapkan, dari total 2,57 juta barel dead stock yang ada, volume minyak mentah yang sudah siap disalurkan mencapai 6.800 bph.
Dia memperkirakan penandatanganan kontrak kerja sama untuk proses pencairan minyak yang mengental tersebut dapat direalisasikan secepatnya.
Adapun, SKK Migas menargetkan kontrak untuk pencairan minyak yang membeku itu dapat ditandatangani pada Jumat (28/8/2026).
Secara teknis, dead stock atau unpumpable stock merupakan sisa volume minyak mentah yang mengendap di dasar tangki penyimpanan atau fasilitas produksi sehingga tidak dapat dipompa keluar.
Kondisi ini terjadi karena posisi pipa hisap (suction nozzle) dipasang sedikit di atas lantai tangki guna mencegah masuknya endapan lumpur atau air ke dalam sistem.
Adapun, akumulasi dead stock dalam jumlah besar berpotensi mengunci modal kerja (working capital) dan mengurangi kapasitas efektif tangki penyimpanan.
Selain memanfaatkan dead stock, SKK Migas juga mengandalkan tambahan pasokan dari program sumur minyak masyarakat.
Djoksis menyebutkan program sumur rakyat yang semula dijadwalkan mulai berproduksi pada Januari 2026 tersebut baru dapat beroperasi pada Mei 2026, dengan target kontribusi sebanyak 5.000 bph pada akhir tahun.
“Dari sumur masyarakat, ini yang kita harapkan Januari berproduksi, tetapi baru mulai Mei. Kita masih ada harapan bisa dengan Desember itu bisa mencapai 5.000 barrel per day,” ujar Djoksis.
Langkah optimasi lain juga terus didorong melalui intensifikasi kegiatan operasi hulu migas hingga penghujung tahun.
SKK Migas mencatat masih terdapat rencana kerja yang meliputi 482 kegiatan pengeboran, 358 kegiatan kerja ulang (workover), serta 18.811 kegiatan perawatan sumur (well service).
Djoksis berharap seluruh rangkaian kegiatan operasional tersebut mampu memberikan tambahan produksi harian sekitar 4.500 bph guna menopang pencapaian target nasional.
“Mudah-mudahan ini hasilnya bisa melebihi daripada target atau kita masukkan di sini angka 4.500 sehingga kita bisa mencapai 610.000 bph,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan, upaya peningkatan lifting minyak harus dijalankan lewat berbagai strategi, terutama lewat perbaikan tata kelola dan kebijakan agar industri hulu migas Indonesia makin menarik bagi investor.
Selain itu, pemerintah dalam rangka mendongkrak daya tarik investasi hulu migas juga terus memperbaiki fleksibilitas kontrak dan fiscal terms, baik untuk skema cost recovery maupun new gross split.
"Langkah ini juga didukung dengan pemberian insentif fiskal dan perpajakan untuk menjaga keekonomian proyek," ucap Laode.
Strategi lainnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Sama untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Laode meyakini, kebijakan itu bisa membuka ruang kerja sama yang lebih fleksibel melalui Kerja Sama Operasi/Teknologi (KSOT), pengelolaan sumur minyak masyarakat, dan pengusahaan sumur tua.
Tak sampai situ, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi lewat penawaran wilayah kerja (WK) migas baru.
Jika tahun-tahun sebelumnya inisiasi penawaran WK didominasi oleh badan usaha atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), kini pemerintah juga turut mengalokasikan studi melalui Badan Geologi dan Lemigas.
"Saat ini wilayah kerja yang ditawarkan Pemerintah tidak lagi hanya berasal dari studi oleh badan usaha, tetapi juga sudah berasal dari anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah," bebernya.
(smr/wdh)
