Menurut Moshe, penerapan teknologi EOR—baik melalui injeksi kimia, gas, maupun uap—memiliki kompleksitas teknis yang sangat tinggi.
Karakteristik reservoir minyak di setiap lapangan berbeda-beda, sehingga memerlukan studi kelayakan, uji coba skala pilot, hingga evaluasi ekonomis yang memakan waktu bertahun-tahun sebelum memasuki tahap komersial.
Selain memakan waktu, proyek EOR juga membutuhkan komitmen investasi yang besar dan keberanian menanggung risiko tinggi.
Dalam catatan Aspermigas, untuk skema EOR skala lapangan migas menengah hingga besar, total nilai investasi modal yang dibutuhkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) rata-rata berkisar antara Rp1,5 triliun hingga Rp15 triliun (setara US$100 juta hingga US$1 miliar).
“Angka ini belum memperhitungkan biaya operasional untuk pembelian bahan kimia polimer atau pasokan gas CO₂ secara berkelanjutan,” jelas Moshe.
Meski begitu, besarnya variasi angka ini akan sangat bergantung pada jenis teknologi EOR yang digunakan, seperti chemical EOR (injeksi bahan kimia/polimer), gas EOR (injeksi CO₂), maupun thermal EOR (injeksi uap/steam injection).
Menurut Moshe, tanpa adanya skema insentif fiskal yang memadai serta kepastian hukum dari pemerintah, investor akan berpikir dua kali untuk mengucurkan modal pada proyek EOR di Indonesia.
"Investor tentu menghitung risiko. EOR itu bukan sekadar memompakan bahan kimia ke dalam bumi lalu minyak langsung keluar melimpah besok paginya. Ada kalkulasi keekonomian yang rumit, dan jika harga minyak mentah dunia fluktuatif, keekonomian proyek EOR bisa langsung terganggu," tegasnya.
Sumur Rakyat
Sementara itu, terkait dengan optimalisasi sumur rakyat, Moshe memandang keberadaannya memang dapat membantu perekonomian daerah setempat.
Namun, jika dilihat dari kacamata kontribusi terhadap target lifting nasional secara keseluruhan, volumenya relatif terbatas dan sulit untuk digenjot secara massal dalam waktu singkat.
Tata kelola sumur rakyat juga masih dihadapkan pada tantangan regulasi, tata kelola lingkungan, serta standar keselamatan kerja yang minim.
“Ini kan praktik yang tradisional, kalau mau menjadi kegiatan migas yang sesuai standar industri memerlukan pembinaan, pendampingan, serta legalitas hukum yang jelas dan memakan proses yang panjang,” ungkapnya.
Di sisi lain, meski sumur rakyat yang tersebar secara kuantitas sangat banyak, mayoritas dari sumur tersebut memiliki kandungan air yang sangat tinggi, serta rasio gas terhadap minyak atau gas-oil ratio (GOR) yang tinggi.
“Komposisi ini membuat cadangan minyak yang dikandungnya juga sangat terbatas,” katanya.
Moshe menekankan kunci utama untuk menyelamatkan dan meningkatkan lifting minyak nasional secara signifikan dalam jangka panjang tetaplah eksplorasi secara masif di wilayah kerja baru, khususnya kawasan lepas pantai (offshore) dan Indonesia bagian timur.
Tanpa penemuan cadangan raksasa baru (big discovery), upaya peningkatan produksi akan terus tertahan.
"Pemerintah perlu fokus membenahi iklim investasi secara menyeluruh, menyederhanakan perizinan, dan memberikan insentif yang atraktif agar kegiatan eksplorasi kembali bergairah. EOR dan sumur rakyat bukan fondasi utamanya," pungkas Moshe.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan lifting minyak bumi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 sebanyak 612.500 barel per hari (bph).
“Saya beberapa hari lalu sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kementerian dan pimpinan yang lain itu [lifting] di sekitar 612.500 barel per hari [bph] supaya kerja Kepala SKK Migas juga kelihatan,” kata Bahlil dalam agenda Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Senin (31/8/2026).
Bahlil menambahkan angka ini disepakati dari kisaran awal asumsi nota pengantar APBN 2026 yang berada pada rentang 605.000 hingga 620.000 bph, sekaligus naik dari target APBN 2026 sebesar 610.000 bph.
“Nah, pada 2027 kita memang ancang-ancang dalam nota pengantar APBN awal asumsi itu kan 605.000 sampai 620.000 barrel per day. Nah, tadi kita sepakati menjadi 612.500 barrel per day,” jelas Bahlil.
Untuk mengejar target tersebut, Bahlil menjelaskan pemerintah akan mengandalkan penambahan produksi dari beberapa sumur baru serta penerapan teknologi peningkatan perolehan minyak bumi melalui teknologi EOR.
Tambahan pasokan diproyeksikan berasal dari wilayah kerja Petronas di Madura serta sejumlah sumur potensial di Sumatra.
“Pada 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR,” kata Bahlil.
Namun, Bahlil menegaskan pentingnya keandalan infrastruktur penunjang seperti jaringan pipa dan pasokan listrik agar proses lifting tidak terhambat.
“Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatra. Jadi saya pikir insya Allah doakan aja mudah-mudahan nggak ada trouble di sektor listrik atau di pipanya,” jelasnya.
Adapun, secara keseluruhan, dalam RAPBN 2027, Kementerian ESDM mengusulkan total lifting minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,564 juta barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd).
Rinciannya terdiri atas lifting minyak bumi sebesar 612.500 bph dan lifting gas bumi sebesar 954.000 boepd. Angka target lifting gas bumi ini mengalami penyesuaian turun dibandingkan target APBN 2026 yang dipatok sebesar 984.000 boepd.
Pemerintah juga mengusulkan pengembalian biaya operasi fasilitas migas (cost recovery) sebesar US$10,1 miliar dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$75 per barel.
(smr/wdh)
