Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan kesiapan mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan masyarakat.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Selain membuka akses perbankan, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat inklusi dan literasi keuangan di berbagai lapisan masyarakat.

Arahan mengenai perluasan kepemilikan rekening disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden meminta masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Sejumlah bank, termasuk BRI, juga diminta mempersiapkan rekening yang dapat digunakan masyarakat.

Dalam implementasinya, pemerintah menyiapkan pemanfaatan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, termasuk dalam ekosistem sistem pembayaran.

Penggunaan QRIS turut menjadi bagian dari penguatan ekosistem transaksi digital. Integrasi data dan sistem pembayaran tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat semakin mudah terhubung dengan layanan keuangan formal.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan siap menjalankan arahan Presiden dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, perluasan kepemilikan rekening memiliki makna lebih luas dari sekadar penambahan jumlah rekening.

“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Bapak Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ujar Hery.

Menurut Hery, semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan sistem perbankan akan memperkuat fondasi inklusi keuangan nasional. Kepemilikan rekening juga dapat meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang membutuhkan mekanisme penyaluran secara langsung kepada masyarakat.

Dengan rekening perbankan yang tersedia, penyaluran program pemerintah berpotensi dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan rencana pemerintah yang akan memanfaatkan rekening masyarakat dalam penyaluran berbagai program ke depan.

Data yang disampaikan pemerintah dalam rapat terbatas tersebut menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62%. Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57%.

Angka tersebut menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan telah semakin luas. Namun, peningkatan akses tetap perlu disertai dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat mampu menggunakan produk dan layanan keuangan secara tepat.

Infrastruktur BRI Jangkau Puluhan Ribu Desa

Sebagai bank yang memiliki fokus kuat pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jaringan dan infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kapabilitas tersebut menjadi modal penting dalam mendukung agenda perluasan kepemilikan rekening masyarakat.

Hingga akhir triwulan II 2026, BRI tercatat memiliki 131 juta nasabah individual. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya basis nasabah yang dimiliki perseroan sekaligus kapasitas dalam melayani masyarakat dari berbagai segmen.

Dari sisi jaringan, BRI memiliki 7.377 unit kantor serta 637 ribu e-channel. Perseroan juga didukung 1,13 juta BRILink Agen yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa di Indonesia.

Di kanal digital, super app BRImo telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna hingga Triwulan II 2026. Kombinasi jaringan fisik, agen, dan layanan digital tersebut memungkinkan BRI menjangkau masyarakat dengan karakteristik serta kebutuhan yang beragam.

Hery mengatakan infrastruktur tersebut akan terus dioptimalkan untuk mendukung perluasan akses perbankan. Penguatan kanal layanan dinilai penting untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor bank maupun layanan keuangan formal.

“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,” lanjut Hery.

Namun, perluasan kepemilikan rekening tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan infrastruktur. Hery menilai edukasi dan literasi keuangan juga harus berjalan bersamaan agar masyarakat memahami manfaat rekening serta mampu menggunakan layanan perbankan secara optimal.

Rekening dapat menjadi pintu masuk menuju berbagai layanan finansial. Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk melakukan transaksi dan pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga memperoleh produk keuangan lainnya sesuai kebutuhan dan profil masing-masing.

Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, rekening perbankan juga memiliki fungsi strategis. Selain menjadi sarana menyimpan dan mengelola dana usaha, transaksi yang tercatat dapat menjadi bagian dari rekam jejak keuangan pelaku usaha.

Rekam jejak tersebut pada tahap berikutnya dapat mendukung akses pelaku UMKM terhadap berbagai layanan keuangan. Dengan demikian, kepemilikan rekening dapat berperan dalam mendorong pelaku usaha semakin terhubung dengan ekosistem ekonomi formal.

Penguatan ekosistem pembayaran digital juga menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Penggunaan QRIS dapat membantu masyarakat dan pelaku UMKM melakukan transaksi secara lebih praktis sekaligus memperluas keterhubungan mereka dengan aktivitas ekonomi digital.

Pemerintah telah menyampaikan bahwa QRIS menjadi salah satu instrumen yang dipersiapkan dalam upaya mengoptimalkan peningkatan inklusi keuangan nasional. Bagi BRI, perkembangan tersebut membuka ruang untuk memperluas pemanfaatan layanan keuangan secara lebih terintegrasi.

Pada akhirnya, agenda perluasan kepemilikan rekening tidak hanya berkaitan dengan aspek perbankan. Kebijakan tersebut memiliki implikasi terhadap penguatan ekonomi kerakyatan karena semakin banyak masyarakat yang masuk ke dalam ekosistem keuangan formal.

Hery menilai keterhubungan tersebut dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi formal dan terdigitalisasi. Akses terhadap layanan keuangan juga dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi.

“BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kita bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Hery.

Dengan basis nasabah yang besar serta jaringan kantor, agen, dan kanal digital yang tersebar luas, BRI menempatkan infrastruktur tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap perluasan akses keuangan nasional.

Ke depan, efektivitas kebijakan akan bergantung pada kemampuan menghubungkan masyarakat dengan rekening yang tidak hanya dimiliki, tetapi juga aktif digunakan. Karena itu, kombinasi antara akses, edukasi, keamanan transaksi, dan kemudahan layanan menjadi faktor penting dalam memperkuat inklusi keuangan.

BRI melihat perluasan rekening sebagai momentum untuk memperluas keterhubungan masyarakat dengan ekosistem keuangan formal. Langkah tersebut sekaligus dapat memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui akses yang lebih luas terhadap transaksi, tabungan, pembiayaan, serta berbagai layanan keuangan lainnya.