“Saat 8 GW peleburan aluminium berbahan batu bara ini dimasukkan sebagai skenario, model menghasilkan tambahan sekitar 58,6 juta ton CO₂ per tahun konsisten dengan hitungan teknik,” kata Yayan ketika dihubungi, Selasa (8/9/2026).
Setara Emisi 13 Juta Mobil
Yayan menggambarkan emisi sekitar 57—59 juta ton CO₂ per tahun setara dengan 9% emisi karbon dioksida sektor energi nasional yang mencapai 650 juta ton.
Jika dibanginkan, besaran tersebut setara dengan emisi tahunan sekitar 13 juta mobil.
“Jika seluruh visi ekspansi kelak berbahan batu bara, emisinya dapat mendekati 200 juta ton CO₂ per tahun; 8 GW ini baru sebagiannya,” tutur Yayan.
Sebelumnya, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) memprediksi Indonesia harus membangun PLTU batu bara captive dengan kapasitas total 8 GW untuk memasok listrik kebutuhan smelter alumina dan aluminium, termasuk milik investor China yang sedang getol berekspansi ke Tanah Air.
Organisasi nirlaba yang berbasis di Helsinki, Finlandia itu mencatat ekspansi smelter aluminium di Indonesia didominasi oleh investor asal China, di mana sekitar 75% dari semua proyek alumina dan aluminium domestik merupakan dukungan investasi Negeri Panda.
CREA mencatat saat ini hampir 1,8 GW PLTU captive telah beroperasi untuk mendukung industri aluminium.
Nantinya, kapasitas PLTU captive diprediksi bertambah 8 GW untuk menyokong listrik 32 proyek industri aluminium di provinsi kaya bauksit dan pusat industri di luar Jawa.
"Ekspansi aluminium Indonesia mengikuti preseden berbahaya nikel, yang menunjukkan kurangnya perencanaan antisipatif untuk lokasi industri baru yang akan ditempatkan di dekat potensi energi bersih, atau dirancang untuk konektivitas jaringan di masa depan,” kata Analis CREA Katherine Hasan dalam riset berjudul Indonesia Aluminium Downstream: Following Nickel Into a Captive Coal Boom.
Dia menyatakan jika seluruh smelter yang direncanakan dibangun sesuai rencana, industri aluminium di Tanah Air dapat menyebabkan ledakan penggunaan batu bara industri secara mandiri.
Dia menilai hal tersebut bakal melemahkan target dekarbonisasi nasional, mengunci pertumbuhan industri pada jalur berintensitas karbon tinggi, serta membebankan biaya lingkungan dan kesehatan pada masyarakat.
“Pemerintah seharusnya mewajibkan proyeksi kebutuhan energi komprehensif pada tahap pengembangan awal, serta memprioritaskan integrasi dengan jaringan dan energi terbarukan captive, seperti air dan surya, bukan batu bara,” tegas Katherine.
Sekadar informasi, realisasi capaian energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional baru menyentuh angka 17,3% pada kuartal II, turun tipis dari kuartal I yang sempat berada di level 18,3%.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menegaskan pasokan energi nasional saat ini masih sangat didominasi oleh batu bara dan minyak bumi, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target pemanfaatan EBT sebesar 30% pada 2034.
“Dalam pasokan energi nasional, batu bara dan minyak bumi masih sangat mendominasi. Saat ini kita memiliki target rancangan strategis nasional dari Bappenas yang harus dicapai, yaitu pada rentang 17% hingga 21%,” kata Eniya dalam IndoEBTKE Conex 2026, Rabu (2/9/2026).
Dari total porsi bauran EBT sebesar 17,3% saat ini, sektor pembangkit listrik menyumbang kontribusi dari bioenergi sebesar 4,19%, pembankgit listrik tenaga air (PLTA) 2,69%, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 1,84%, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 0,51%, serta pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) 0,06%.
Adapun pada sektor non-listrik, biodiesel yang berasal dari fatty acid methyl ester (FAME) menduduki peringkat terbanyak yaitu 5,01% dan biomassa sebesar 2,82%.
(azr/wdh)
