Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan nota kesepahaman tersebut menjadi landasan bagi kedua perusahaan untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama yang memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan kompetensi, aset strategis, dan kapabilitas masing-masing perusahaan.
Simon berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat ekosistem Industri Indonesia, mendorong hilirisasi, hingga meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Kendati begitu, perincian MoU tersebut belum dijelaskan.
“Tidak ada bangsa yang benar-benar berdaulat tanpa energi, dan tidak ada bangsa yang benar-benar kuat tanpa pangan. Untuk itu, sinergi Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan dua fondasi utama kedaulatan Indonesia yakni Energi dan pangan,” kata Simon melalui siaran pers, Rabu (1/7/2026).
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pupuk Rahmad Pribadi menyatakan Indonesia membutuhkan sektor energi yang kuat untuk menggerakkan industri, dan industri yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan.
Sekadar informasi, sulfur yang menjadi salah satu bahan baku pupuk diproduksi dari pengolahan minyak dan gas bumi dan dapat diekstrasi menggunakan proses frasch.
Selain itu, sulfur juga dapat diproduksi dari residu industri pertambangan, atau pengolahan minyak dan gas.
Adapun, pupuk sempat menjadi komoditas yang rawan akibat ketegangan di Selat Hormuz.
Pupuk Indonesia sebelumnya memastikan memiliki kapasitas produksi dan cadangan stok bahan baku yang memadai untuk menjaga keberlanjutan pasokan pupuk bagi petani, dengan kapasitas produksi saat ini.
Saat ini, perseroan memperoleh pasokan bahan baku untuk pupuk NPK, fosfat (P) dari negara di kawasan Afrika Utara seperti Maroko, Tunisia dan Aljazair. Sementara itu, pasokan kalium (K) berasal dari Kanada dan Laos.
Sementara itu, bahan baku lain seperti sulfur (S) memang berasal dari negara Timur Tengah seperti Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Kuwait.
Namun, bahan baku tersebut masih bisa didapat dari negara kawasan Eurasia seperti Kazakhstan hingga Uzbekistan.
(azr/wdh)
