“Dua kebijakan tersebut menjaga harga batubara tetap di bawah tingkat pasar sehingga mengaburkan biaya sebenarnya, serta menyulitkan energi terbarukan untuk bersaing,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, tanpa kebijakan DPO, estimasi riil biaya pembangkitan batu bara mencapai Rp1.455/kWh pada 2025, lebih tinggi 56% daripada biaya setelah adanya DPO senilai Rp930/kWh.
IEEFA mencatat tantangan Indonesia bukan lagi soal apakah energi terbarukan dapat bersaing dengan bahan bakar fosil, melainkan apakah kerangka perencanaan kelistrikan mampu mengimbangi dinamika ekonomi pembangkit listrik yang berkembang pesat.
“Sangatlah penting untuk merencanakan pengembangan sistem kelistrikan berdasarkan kondisi ekonomi terkini, bukan berdasarkan asumsi historis,” ujar Mutya.
Peningkatan Biaya
IEEFA mencatat adanya peningkatan biaya pembangkitan tenaga batu bara sebesar 46% dalam lima tahun terakhir, dari Rp637 per kilowatt hour (kWh) pada 2020 menjadi Rp930/kWh pada 2025.
Besaran tersebut diperkirakan makin tinggi menjadi sekitar Rp1.060/kWh pada 2026.
Laporan ini membandingkan biaya pembangkitan pada berbagai jenis energi dengan menggunakan perhitungan Levelized Cost of Electricity (LCOE).
Pada pembangkitan listrik batu bara, biayanya berkisar antara US$10,0—US$15,1 sen /kWh, lebih tinggi dibandingkan dengan PLTS di rentang US$5,6—US$8,4 sen/kWh serta pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) US$6,8-10,3 sen/kWh.
Sementara itu, pembangkit berbahan bakar gas merupakan pilihan bahan bakar fosil yang paling mahal sekitar US$14,0—US$21,0 sen/kWh.
Beban PLN
Energy Finance Specialist IEEFA Randi Bachtiar menambahkan perubahan yang tecermin dari biaya riil pembangkitan berdampak signifikan pada anggaran pemerintah dan keuangan PT PLN (Persero).
Tekanan tersebut makin diperparah dengan adanya kenaikan harga energi fosil, volatilitas nilai tukar, serta tarif listrik yang diatur pemerintah (administered price) yang meningkatkan beban subsidi dan kompensasi.
Pada 2025, rata-rata tarif listrik yang dibayarkan konsumen sekitar Rp1.112,69/kWh. Sementara itu, IEEFA memperkirakan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) PLN ditambah margin usaha mencapai Rp1.785,64/kWh.
Selisih tersebut selama ini ditanggung melalui subsidi dan kompensasi yang dibayarkan pemerintah ke PLN. Dalam lima tahun terakhir nilainya meningkat tajam, dari Rp65,9 triliun pada 2020 menjadi Rp200 triliun pada 2025.
“Memanfaatkan perencanaan dengan biaya terendah dan pengadaan yang kompetitif akan memungkinkan Indonesia melakukan diversifikasi energi, dengan beralih dari batu bara dan gas, sekaligus menekan biaya pembangkitan jangka panjang serta meringankan tekanan finansial bagi PLN dan pemerintah,” kata Randi.
IEEFA berpandangan lonjakan biaya tersebut dapat diatasi dengan mengintegrasikan program 100 GWp PLTS ke dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034.
Saat ini, RUPTL 2025—2034 hanya menargetkan pengembangan energi terbarukan sebesar 42,6 GW dan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS) 10,3 GW hingga 2034.
“Tentunya revisi RUPTL perlu mempertimbangkan pengurangan penambahan energi fosil dan menggantinya dengan PLTS. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, sekaligus mempercepat pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil,” jelas Randi.
Lebih lanjut, IEEFA merekomendasikan pemerintah menggunakan perencanaan ketenagalistrikan yang berorientasi ke depan berdasarkan biaya pembangkitan terkini, memprioritaskan wilayah dengan biaya listrik tinggi, serta memperkuat partisipasi sektor swasta dengan mendorong perjanjian jual beli listrik alias power purchase agreement (PPA) yang bankable, proses pengadaan yang transparan, serta kepastian regulasi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan peluncuran dan peletakan batu pertama megaproyek PLTS 100 GWp pada Selasa (25/8/2026).
Prabowo mengatakan pada tahap awal program ini diawali dengan 14 PLTS di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 GWp.
"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini secara resmi saya luncurkan program PLTS 100 GWp diawali dengan 14 PLTS di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 GWp," ujar Prabowo, Selasa (25/8/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan total kebutuhan investasi dari program PLTS 100 GWp adalah US$73 miliar atau setara dengan Rp1.140 triliun.
Adapun, terdapat tiga konsep pengembangan program ini. Konsep itu adalah adalah PLTS Ground Mounted di mana dilakukan pembangunan skala besar di lahan terbuka; PLTS atap yang memanfaatkan atap bangunan; dan PLTS terapung yang memanfaatkan danau dan badan air.
Pemerintah pada kesempatan yang sama juga melakukan peletakan batu pertama terhadap PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp. Khusus untuk Bali, pemerintah meluncurkan 1.000 MW ditambah baterai.
"Saya tidak tahu kenapa angka 5,3, tetapi saya tahu bahwa 5 tambah 3 hasilnya nanti Bapak Presiden sendiri yang bisa menjelaskan gitu," ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan program ini berpotensi menghemat Rp73,9 triliun per tahun dari penggunaan PLTS dan BESS dibandingkan dengan menggunakan diesel.
Pemerintah juga menargetkan program ini mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Bila pemerintah mampu mengimplementasikan proyek ini, maka diperkirakan terdapat penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon Rp6,31 triliun.
"Untuk PLTS-nya saja yang sekarang kita resmikan, itu nilainya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 sen. Namun, itu belum termasuk baterai. Nah, baterainya ditambah lagi. Nah, baterainya tergantung, mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu,” kata Bahlil.
Bahlil juga menambahkan bahwa tim tender akan bergerak sesuai arahan Presiden dengan mengutamakan skema produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP).
"Kami dorong skema IPP terlebih dahulu. Kalau harganya kompetitif, kami serahkan ke IPP. Namun, jika tidak kompetitif atau tidak ada peminat, pemerintah akan mengambil alih pengerjaannya melalui Danantara. Pembiayaannya tentu disesuaikan dengan petunjuk Bapak Presiden agar efisien, efektif, dan terjangkau," tegasnya.
(smr/wdh)
