“Teruslah mengoptimalkan rantai nilai, efisiensi biaya, dan sinergi operasional, sehingga Pertamina benar-benar menjadi perusahaan energi yang fokus, kuat, dan bermartabat,” tegas Simon.
Adapun, penggabungan PET ke PPN merupakan kelanjutan dari restrukturisasi bisnis hilir tahap pertama yang berlaku efektif pada 1 Februari 2026.
Kala itu, aksi restrukturisasi mencakup penggabungan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan 10 SPV anak perusahaan PT PIS ke PPN, serta pengalihan armada kapal captive PIS ke PPN.
Sebelumnya, Pertamina mengungkapkan proses penggabungan lini bisnis hilir perseroan baru rampung secara menyeluruh pada Oktober 2026, meskipun tiga anak usaha perusahaan sudah dilebur mulai 1 Februari 2026.
Dalam kesempatan sebelumnya, Simon menyatakan terdapat beberapa segmen bisnis PT Pertamina International Shipping yang masih dalam proses penggabungan hingga ditarget rampung menyeluruh pada Oktober 2026.
“Subholding downstream ini sudah go live sejak 1 Februari 2026, dan pengukuhan pengurusnya pada 4 Februari 2026," kata Simon dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR, dikutip Kamis (12/2/2026).
Simon menjelaskan dalam penggabungan awal tahun ini, bisnis non-captive PT PIS belum dilebur ke dalam subholding lini hilir tersebut.
Dia menargetkan seluruh proses penggabungan bisnis non-captive PT PIS dapat rampung pada Oktober 2026.
"Masih ada PT Pertamina International Shipping masih ada, karena yang masuk ke subholding downstream ini baru yang captive market," ungkap Simon.
Sekadar catatan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal kembali menutup sekitar 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 31 Desember 2026, setelah sebelumnya telah menutup sekitar 290 perusahaan pelat merah
Kepala Negara menyatakan, BUMN yang ditutup merupakan perusahaan yang tidak menguntungkan, tidak memiliki kinerja baik, hingga merugi.
Dia menargetkan jumlah BUMN yang ada di Indonesia bakal menjadi 250 perusahaan, usai penutupan tersebut dilakukan.
“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak berkinerja baik, yang rugi, kita tutup,” kata Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, ditayangkan secara daring, Senin (31/8/2026).
“Pemerintah yang saya pimpin, 31 Desember 2026, kami akan menutup paling sedikit 700 lagi, mungkin nanti tinggal 250 BUMN,” tegas Kepala Negara.
Prabowo mengklaim Indonesia berhasil menghemat sekitar Rp50 triliun usai menutup sekitar 290 BUMN.
Ketika terdapat 700 BUMN yang ditutup, kata Prabowo, Indonesia berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp100 triliun. Dana tersebut diklaim berasal dari hilangnya gaji direksi dan komisaris, serta biaya rutin BUMN tersebut.
(azr/wdh)
