“Nah, desilnya ini yang kita lagi mengecek terus. Jangan sampai harapan kita baik, tetapi ternyata dalam implementasinya—karena datanya yang tidak valid—membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita,” tambahnya.
Revisi Perpres
Saat ditanya mengenai peluang revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menjadi payung hukum pengaturan tersebut, Bahlil enggan berspekulasi lebih jauh.
Dia menyampaikan Kementerian ESDM masih akan memeriksa dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan perubahan regulasi tersebut.
“Ah, itu nanti kita cek ya, nanti aku cek dahulu ya,” jawabnya singkat.
Sebelumnya, Bahlil telah menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas rencana pembatasan pembelian Pertalite khusus untuk orang kaya atau masyarakat desil 9 dan 10.
Usai pertemuan, Purbaya menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan, terutama ihwal persiapan sistem milik PT Pertamina (Persero).
“Mungkin yang kuartil 9, 10 supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan,” kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Dia berharap pembatasan pembelian Pertalite tersebut bakal menghemat subsidi dan kompensasi energi, tetapi dia belum dapat mengungkapkan besarannya.
“Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden,” tegas Bahlil.
Pembatasan pembelian Pertalite juga ditegaskan tidak dirancang untuk menyasar pengguna roda dua atau sepeda motor.
Sebagai informasi, total pagu anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,06 triliun. Dengan perincian anggaran subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) mencapai Rp25,14 triliun; subsidi LPG tabung 3 Kg mencapai Rp80,26 triliun; dan subsidi listrik sebanyak Rp104,64 triliun.
Apabila digabungkan dengan anggaran kompensasi energi, anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipatok senilai Rp381,3 triliun.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) sempat mencatat terjadi perubahan konsumsi BBM dari jenis nonsubsidi menjadi bersubsidi.
Hal itu tecermin dari angka penyaluran Pertamax pada Juli 2026 yang naik 9,4% dari periode Januari—Mei 2026 saat penyaluran Pertamax justru turun 18%.
Direktur Pemasaran PPN Eko Ricky Susanto menjelaskan penyaluran Pertalite pada Juli 2026 naik 9,4% atau sekitar 7.129 kl per hari dari rerata normal, sementara Pertamax series turun 18% atau sebanyak 4.476 kl per hari dari rerata normal.
Eko juga mencatat proporsi penggunaan Pertalite saat ini mencapai 80,4% dari total serapan BBM Pertamina atau naik 4,9% pada Juli 2026 dari Januari—Mei 2026 yang sekitar 75,4%.
Sebaliknya, proporsi konsumsi Pertamax pada periode yang sama adalah 18,4% atau turun 4,4% dari 23,2%
(smr/wdh)
