Prabowo mengklaim Indonesia berhasil menghemat sekitar Rp50 triliun usai menutup sekitar 290 BUMN.
Ketika terdapat 700 BUMN yang ditutup, kata Prabowo, Indonesia berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp100 triliun. Dana tersebut, diklaim berasal dari hilangnya gaji direksi dan komisaris, serta biaya rutin BUMN tersebut.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead dari biaya rutin; gaji direksi, gaji komisaris,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Prabowo mengklaim Indonesia sudah melakukan penghematan hingga mendekati Rp300 triliun dari penutupan BUMN dan efisiensi anggaran yang dilakukan.
“Dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun tiap tahun. Uang ini yang kita alihkan yang kita gelontorkan sebesar-besarnya kepada rakyat, ini yang kita pakai,” ungkap dia.
Sebelumnya, Prabowo menyinggung keras kinerja BUMN. Bahkan Kepala Negara mengungkapkan bisa saja membentuk pengadilan khusus untuk mengadili petinggi perusahaan pelat merah yang 'nakal.
Dalam Pidato Kenegaraan yang disampaikan di Sidang MPR/DPR/DPD, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyebut heran dengan jumlah BUMN yang terlalu banyak.
"Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan. Ini luar biasa, saya mengira BUMN itu (jumlahnya) 300-400," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan, terkadang BUMN bekerja seenaknya. Pemerintah selaku pemegang saham tertinggi kerap tidak dianggap.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi (BUMN) 30 tahun ke belakang. Mungkin. Ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan," ungkapnya.
Prabowo juga menyebut bahwa terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Terus merugi dan merekayasa laporan keuangan.
Oleh karena itu, Prabowo menegaskan pemerintahannya akan terus melakukan efisiensi terhadap BUMN. Jumlah BUMN akan terus dirampingkan.
"Saya dengan bangga hari ini melaporkan kepada Majelis, hari ini kita telah tutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN," sebutnya.
Ke depan, lanjut Prabowo, akan ada lebih dari 750 BUMN yang bakal ditutup. BUMN yang tersisa adalah yang mampu menciptakan nilai tambah kepada masyarakat.
(dhf)
