“Jadi menjadi PR tentunya bagi kita semua, pemerintah, Bank Indonesia, dan juga semua masyarakat kita adalah bagaimana agar ekspor kita bisa kita tingkatkan,” katanya.
Destry mengatakan kondisi tersebut selama ini masih dapat ditutup oleh transaksi finansial, terutama melalui investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) yang relatif stabil. Namun, investasi portofolio masih menjadi pekerjaan rumah.
Untuk itu, Destry mengatakan BI akan lebih memfokuskan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen transmisi kebijakan suku bunga.
“Sekarang kami akan lebih fokus SRBI itu untuk menjadi transmisi untuk kebijakan suku bunga, supaya suku bunga juga di market bisa relatif melandai,” katanya.
Menurut Destry, rate SRBI saat ini mulai menurun, sementara outstanding-nya juga telah berkurang dari posisi tertinggi yang hampir mencapai Rp1.100 triliun menjadi sekitar Rp1.050 triliun. Penurunan tersebut dilakukan secara bertahap untuk menambah likuiditas dan menjaga suku bunga pasar tetap terkendali serta selaras dengan suku bunga overnight.
Strategi Kendalikan Inflasi
Sementara itu, Destry menegaskan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh BI sendiri. Menurutnya, BI terutama berperan dalam mengendalikan sisi permintaan atau demand side, yang tercermin dalam inflasi inti atau core inflation.
Destry menyebut inflasi inti berkontribusi sekitar 65% terhadap inflasi headline. Sementara itu, inflasi pangan berkontribusi sekitar 19% sehingga pengendaliannya juga menjadi penting untuk menjaga inflasi secara keseluruhan.
“Jadi kalau inflasi pangan kita tidak bisa kendalikan, maka dia akan mempengaruhi headline inflation walaupun core inflation-nya relatif rendah. Tapi inflasi keseluruhan dia akan tinggi,” ujarnya.
Karena itu, pengendalian inflasi pangan membutuhkan sinergi antara BI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan pihak terkait lainnya.
Selain inflasi pangan, Destry menyoroti administered prices yang berkontribusi sekitar 16% terhadap inflasi. Menurutnya, perubahan harga yang diatur pemerintah, seperti kenaikan harga BBM, dapat langsung mendorong inflasi headline dalam satu hingga dua bulan sebelum kembali menyesuaikan.
Sebagai catatan, inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 2,88%, dengan inflasi inti sebesar 2,7%. Sementara itu, inflasi pangan atau volatile food turun menjadi 2,5% dari sebelumnya sekitar 5%, seiring dengan membaiknya pasokan pangan.
(ell)
