SMM menilai dengan bakal berjalannya tender PLTS tahap I berkapasitas total 30 GW, maka menciptakan dua tingkat harga panel surya di Indonesia.
Panel impor dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif untuk proyek yang tidak memiliki kewajiban TKDN, sementara proyek PLN akan menghadapi harga yang lebih tinggi karena penggunaan panel dengan kandungan lokal.
SMM memandang potensi kenaikan biaya peralatan tersebut dapat memengaruhi kebutuhan modal proyek, harga listrik dalam perjanjian jual beli listrik, serta kemampuan pengembang memperoleh pembiayaan.
“Kebijakan TKDN dapat mendukung industri manufaktur sel surya, modul, kaca, rangka, dan material lainnya di Indonesia. Namun, premi harga akibat kandungan lokal yang tinggi juga dapat meningkatkan biaya modal proyek, harga jual listrik dalam perjanjian pembelian listrik, serta tekanan pembiayaan,” tegas SMM.
“Menyeimbangkan pengembangan industri dengan penerapan tenaga surya berbiaya rendah akan menjadi salah satu aspek penting dalam desain tender,” lanjutnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan tender PLTS dengan kapasitas total 100 GW bakal segera diumumkan.
Bahlil menjelaskan tender tahap I bakal dibuka untuk melelang proyek PLTS dengan kapasitas total 30 GW. Kendati begitu, Bahlil belum mengungkapkan tanggal pengumuman lelang dan mekanismenya.
“Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah kemarin dalam pidato pengantar APBN Bapak Presiden, itu menyampaikan bahwa kita akan mendorong untuk membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt dalam waktu beberapa tahun ke depan,” kata Bahlil dalam Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).
“Tahun ini, kita akan sudah mulai pada 2026, kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt,” tegas Bahlil.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil membidik Provinsi Bali sebagai lokasi pengerjaan master plan tahap pertama proyek PLTS berkapasitas 100 GW.
Bahlil menyampaikan saat ini kementeriannya sedang menyusun perencanaan matang dan menjadwalkan agenda peletakan batu pertama (groundbreaking) bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Kita buat master plan dengan perencanaan. Mungkin kita akan buat di Bali. Saya lagi usahakan meminta jadwal Bapak Presiden untuk peresmian tahap pertama PLTS 100 gigawatt ini,” ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pengembangan PLTS berkapasitas total 100 GW dapat rampung dalam waktu empat tahun.
Dari besaran itu, Kepala Negara menargetkan pada tahun ini Indonesia bisa merampungkan pengembangkan PLTS dengan kapasitas sekitar 30 GW.
“Kita juga akan membangun listrik dari tenaga surya sebesar 100 GW dan ini harus kita laksanaan dalam 4 tahun, tetapi tahun ini saja target kita adalah 30 GW,” kata Prabowo dalam peresmian Motor Listrik Nasional, disiarkan secara daring, Kamis (13/8/2026).
Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan PLN untuk segera mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Prabowo meminta agar PLN mengganti PLTD dengan kapasitas total 13 GW dengan pembangkit alternatif lainnya.
Dia juga sempat menyatakan Indonesia memiliki cadangan hidrogen yang melimpah dan diharapkan dapat segera dimanfaatkan.
“PLN harus tinggalkan pembangkit listrik dari diesel, kurang lebih 13 GW harus kita tinggalkan. Sumber-sumber energi lainnya ternyata sungguh sangat banyak,” ungkap Prabowo.
(azr/ros)
