Dia menambahkan sebagian besar pelanggan rumah tangga di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kelompok daya rendah, yaitu golongan 450 VA dan 900 VA.
Kapasitas energi sebesar ini pada dasarnya hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan dasar (lampu) dan alat elektronik berdaya kecil seperti kipas angin atau televisi.
Adapun, kompor induksi standar umumnya membutuhkan daya minimal 1.000 hingga 1.200 watt untuk satu tungku, yang secara otomatis melampaui batas batas ambang maksimal listrik di rumah tangga penerima subsidi.
“Jika masyarakat dipaksa menggunakan kompor listrik tanpa melakukan penambahan daya, kendala teknis berupa arus listrik terputus atau anjlok akan terus terjadi. Hal ini mengganggu aktivitas harian masyarakat karena perangkat kompor induksi tidak bisa beroperasi beriringan dengan alat elektronik rumah tangga lainnya,” jelasnya.
Aspek Ekonomi
Masalah tidak berhenti pada aspek teknis saja, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi. Kenaikan kapasitas listrik dari 450 VA atau 900 VA ke 1.300 VA dinilai akan mengubah status golongan tarif pelanggan.
“Rumah tangga yang semula menikmati tarif listrik subsidi berpotensi masuk ke golongan nonsubsidi, sehingga tagihan bulanan mereka dipastikan membengkak secara signifikan,” jelasnya.
Selain pengeluaran rutin bulanan yang membesar, Yusuf menilai terdapat beban biaya di awal (upfront cost) untuk proses tambah daya.
Meski pemerintah atau PLN kerap memberikan promo diskon penambahan daya, biaya migrasi instalasi listrik internal rumah serta perizinan tetap membutuhkan dana tambahan yang membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.
Yusuf menambahkan, tanpa adanya subsidi beban listrik, penyesuaian tarif yang adil, atau penyediaan kompor induksi khusus berdaya rendah (low-wattage), program konversi kompor listrik berisiko kembali membentur tembok kegagalan seperti yang terjadi pada 2022.
“Untuk itu, evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dan infrastruktur kelistrikan nasional sangat krusial dilakukan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengusulkan anggaran sebanyak Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program konversi kompor listrik demi mengurangi ketergantungan impor RI terhadap LPG.
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. [Program] yang kami buat [termasuk konversi kompor listrik] sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Bahlil menjelaskan program kompor listrik dinilai dapat menekan devisa impor LPG yang setiap tahun keluar hingga Rp120 triliun.
“Kita kan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini [ada kenaikan], harga devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya bisa di atas Rp80 triliun,” jelas Bahlil.
Sebagai salah satu diversifikasi bauran energi, lanjutnya, Kementerian ESDM memilih alternatif dengan mendorong kembali proyek kompor listrik.
“Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar [daya] dibawah 900 kWh [kilowatt hour]. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” ungkapnya.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan kementeriannya belum menetapkan target jumlah unit kompor listrik untuk program konversi yang dicanangkan berjalan pada tahun depan.
Yuliot mengaku saat ini Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi lebih detail lagi, sehingga program konversi kompor listrik bisa benar-benar terlaksana pada 2027.
"Jadi ya gini, kan kita menyiapkan bujet terlebih dahulu. Kan kita harus identifikasi. Jadi kan jangan kita membuat kebijakan, ternyata kita impor lagi untuk kompor listriknya. Kalau harga impor dengan harga di lain negeri, kalau produksi di lain negeri, itu kan akan berbeda. Dari anggaran yang kita tetapkan, ya mungkin ini kalau kita beli di lain negeri, justru dapatnya lebih banyak. Jadi ini kita lakukan evaluasi lebih detail lagi," bebernya saat ditemui awak media di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Yuliot kembali menegaskan Kementerian ESDM saat ini masih mendalami jumlah unit kompor listrik yang akan dialokasikan dalam program tersebut, terutama tipe kompor listrik yang akan digunakan.
"Jadi bujet kan sudah disampaikan waktu di DPR kemarin ya, tetapi berapa unitnya ini kita dalami lagi. Ya karena itu kan juga kompor listrik, yang pertama ini kan kompornya," terang Yuliot.
"Termasuk daya untuk rumahnya. Kan rata-rata itu daya 450 [VA]," imbuhnya.
(smr/wdh)
