Restrukturisasi BUMN di Indonesia, tambah Prabowo, mungkin akan menjadi restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN yang sudah dilakukan, tercipta penghematan sekitar Rp 50 triliun.

“Ini artinya setiap tahun Rp 50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” tutur Prabowo.

Menarik untuk ditelusuri BUMN mana saja yang terus merugi hingga mengusik batin RI-1. Berikut sejumlah BUMN yang terus mencatat kerugian selama bertahun-tahun, berdasarkan penelusuran Tim Riset Bloomberg Technoz:

1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)

Pada 2025, WSKT mencatat rugi bersih Rp 3,93 triliun. Lebih dalam 51,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, awalnya WSKT melaporkan keuntungan Rp 938,14 miliar, Ini pun sudah anjlok 76,32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun dalam penyajian ulang (restatement), keuntungan itu berbalik menjadi rugi bersih. Hingga 2025, BUMN karya ini belum pernah lagi mencatat laba, terus merugi saban tahunnya.

Salah satu penyebab beban keuangan WSKT adalah struktur permodalan yang rapuh. Rasio Debt-to-Equity (DER) perseroan mencapai 18,27 kali pada 2025. Jauh di atas rata-rata perusahaan konstruksi di kisaran 3-6 kali sehingga WSKT bisa dibilang memiliki kondisi DER yang ekstrem.

Proporsi penggunaan utang jangka panjang untuk proyek penugasan (seperti tol) jauh melebihi kapasitas kemampuan arus kas perusahaan. Liabilitas perseroan pada 2025 masih cukup tinggi di Rp 67,1 triliun sehingga meskipun pendapatan proyek tergolong signifikan, margin laba kotor selalu tergerus oleh tingginya cicilan pinjaman dan beban bunga perbankan/obligasi.

Memang sudah ada kesepakatan Master Restructuring Agreement (MRA) dengan bank kreditur serta perpanjangan tenor utang obligasi sebagai fondasi untuk mencegah likuidasi. Akan tetapi, pembatasan atau ketiadaan fasilitas kredit perbankan baru pasca-restrukturisasi dinilai analis membatasi kemampuan WSKT dalam memenangkan proyek-proyek bernilai besar.

Pemulihan arus kas jangka pendek WSKT sangat bergantung pada keberhasilan divestasi (penjualan) ruas-ruas tol strategis. Jika divestasi tersendat atau dinilai di bawah valuasi wajar, maka penyehatan keuangan akan memakan waktu lebih lama.

2. Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)

Pada 2025, WIKA membukukan rugi bersih Rp 9,71 triliun. Jauh lebih parah ketimbang 2024 yang merugi Rp 2,27 triliun.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh ikut menyeret kinerja keuangan WIKA. Perseroan menggenggam 33,36% saham di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di proyek yang masih terus merugi tersebut,

Pembengkakan biaya (cost overrun) serta struktur pembiayaan tenor panjang menyebabkan WIKA harus membukukan bagian rugi bersih entitas asosiasi/ventura bersama setidaknya Rp 1,7 triliun setiap tahunnya hanya dari ekosistem Whoosh.

Selain Whoosh, WIKA juga terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur berskala besar dibiayai oleh pinjaman perbankan dan penerbitan obligasi/sukuk berbiaya tinggi. Beban bunga utang yang mencapai sekitar Rp 3 triliun per tahun langsung menggerus margin laba kotor operasional perusahaan. Meskipun proses restrukturisasi utang berjalan, kewajiban pencatatan beban bunga tetap menekan kinerja keuangan perseroan.

Kemudian, pemerintahan Presiden Prabowo juga gencar melakukan efisiensi anggaran. Ini sedikit banyak berdampak ke kinerja keuangan WIKA.

Pada 2022, WIKA masih mampu merealisasikan kontrak senilai Rp 33,35 triliun. Tahun lalu, nilainya susut menjadi ‘hanya’ Rp 17,43 triliun.

3. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)

ADHI baru mencatat kerugian dalam dua laporan keuangan tahunan terakhir. Namun dalam dua tahun tersebut, kerugian makin dalam secara signifikan.

Pada 2024, ADHI ‘cuma’ mencetak rugi bersih Rp 86,75 miliar. Namun tahun lalu, rugi bersih perseroan membengkak hingga Rp 5,4 triliun.

Pasar menyoroti ketidakseimbangan antara kebutuhan modal kerja proyek dan lambatnya siklus penerimaan kas. Meskipun profil utang ADHI sering dinilai sedikit lebih terkelola dibandingkan WSKT atau WIKA, margin keuntungan mereka tetap tergerus oleh beban struktural.

Salah satu kontributor utama keuangan ADHI yang minus adalah keterlibatan di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. ADHI merupakan kontraktor utama proyek LRT Jabodebek.

Sebagian besar skema pembayaran dalam proyek ini bersifat turnkey atau dibayarkan dalam termin yang panjang oleh pemerintah atau PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI, ADHI terpaksa menalangi biaya konstruksi menggunakan pinjaman bank berbiaya tinggi. Lambatnya pencairan dana ini menciptakan defisit arus kas operasi yang membebani neraca selama bertahun-tahun.

Pembangunan LRT Jabodebek menyisakan utang kepada ADHI sebesar Rp 2,2 triliun. Utang ini akan dibayarkan melalui PT KAI.

Selain LRT, ADHI juga terlibat dalam berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi sejumlah jalan tol. Pendanaannya mengandalkan utang obligasi dan pinjaman perbankan. Beban bunga tahunan yang harus dibayar ADHI sangat besar, sehingga langsung menyapu bersih laba kotor operasional yang dihasilkan dari pengerjaan proyek.

Partisipasi ADHI sebagai investor di beberapa konsesi jalan tol (Sigli-Banda Aceh dan Solo-Yogyakarta-YIA) menyedot likuiditas dalam jumlah masif. Proyek investasi ini memiliki periode pengembalian modal yang sangat panjang, membebani laporan keuangan dengan biaya depresiasi dan bunga sebelum aset tersebut matang atau berhasil didivestasikan.

4. Indofarma Tbk (INAF)

Pada 2025, INAF melaporkan rugi bersih Rp 77, 9 miliar. Laporan keuangan INAF selalu merah sejak 2021.

Emiten ini pernah menjadi ‘darling’ pelaku pasar pada masa pandemi Covid-19. Harga saham INAF sempat menyentuh Rp 7.350 pada 12 Januari 2021, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang masa.

Sepanjang 2020, saat pandemi masih panas-panasnya, harga saham perseroan meroket 363,22% secara point-to-point. Namun selepas itu, harga saham INAF terjun bebas dan kini diperdagangkan di Rp 126.

Selama 2020–2021, INAF melakukan pengadaan masif untuk alat kesehatan dan obat-obatan terkait Covid-19 seperti tes PCR, reagen, masker, dan obat antiviral. Ketika pandemi mereda pada 2022, permintaan jatuh secara drastis sehingga INAF terpaksa membukukan penurunan nilai (impairment) persediaan obat dan alat kesehatan yang kadaluarsa atau tidak terserap pasar dalam jumlah yang sangat besar.

Selain itu, kemerosotan INAF juga terjadi akibat kesalahan tata kelola alias fraud. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi fraud di tubuh INAF dan anak usahanya yakni PT Indofarma Global Medika (IGM). Auditor Negara menyebut ada potensi kerugian negara Rp 471,8 miliar.

Berbagai penyimpangan seperti transaksi fiktif, pinjaman online (pinjol) ilegal, pengeluaran kartu kredit pribadi, pengadaan alat kesehatan tanpa feasibility study, hingga penahanan dana hasil tagihan senilai ratusan miliar rupiah di anak usaha yang tidak disetorkan ke induk mencuat. Belum lagi ada rekayasa transaksi dan penggelembungan (overstatement) persediaan barang pada periode-periode sebelumnya memicu revisi tajam laporan keuangan (restatement), yang secara drastis menggerus ekuitas perusahaan begitu dilakukan audit pembersihan.

(riset)