Akan tetapi, PNBP secara total hingga semester I 2026 mencapai Rp271 triliun. Capaian tersebut setara 59% dari target APBN 2026 sebesar Rp459,2 triliun dan tumbuh 21,6% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp 222,9 triliun. Angka tersebut meningkat ditopang oleh pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Migas saat rupiah melemah.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah mengumumkan bakal mengambil alih saham konsorsium BUMN di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengalihan saham konsorsium pengendali proyek Whoosh itu akan dilakukan lewat entitas khusus otoritas fiskal, yang biasa disebut special mission vehicle (SMV).
“Nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengolah itu,” kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Lewat SMV itu, Purbaya memastikan, pengelolaan proyek Whoosh tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Nantinya, dia menambahkan, sebagian keuntungan yang didapat dari SMV Kementerian Keuangan bakal ditempatkan pada proyek kereta cepat tersebut.
Salah satu SMV yang dikendalikan Kementerian Keuangan adalah PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Entitas khusus otoritas fiskal itu bergerak di bidang pembiayaan pembangunan dan infrastruktur.
“Jadi tidak langsung menjadi tanggung jawab APBN, jadi walaupun itu diolah pemerintah tidak akan membebani APBN,” kata dia.
Baru-baru ini, wacana sebagian dari dividen BUMN kembali ke kas APBN baru-baru ini digaungkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Rencana itu akan dimulai pada 2026. Penerimaan dari perusahaan pelat merah tersebut diharapkan menjadi cadangan fiskal untuk pemerintah.
“Tahun ini mulai, bukan bulan ini. Nanti kita lihat ya,” kata Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).
Purbaya menuturkan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tambahan dividen BUMN itu bisa meningkatkan kesinambungan fiskal pemerintah di tengah peningkatan utang.
“Ada ide presiden untuk menempatkan sebagian keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah, sehingga itu yang bisa ngurangin utang kita juga,” tuturnya.
(lav)
