Dia mengatakan kondisi keuangan sejumlah daerah terdampak cukup terbatas. Flores Timur, misalnya, hanya memiliki sekitar Rp10 miliar dalam anggaran yang tersedia. Sementara Sikka memiliki sekitar Rp37 miliar, Manggarai Barat Rp68 miliar, Manggarai dan Manggarai Timur masing-masing Rp114 miliar, serta Ende Rp217 miliar.
Tito juga menyoroti ketersediaan belanja tidak terduga (BTT) yang digunakan untuk penanganan bencana di sejumlah daerah yang sudah menipis. Di Manggarai Timur, misalnya, BTT disebut hanya tersisa sekitar Rp400 juta, sedangkan Nagekeo sekitar Rp1 miliar.
"Untuk belanja tidak terduga, ya mau nggak mau memang harus di-cover semua oleh kementerian/lembaga. Baik untuk jalan dan lain-lain," ujarnya.
Dia menilai keterbatasan anggaran daerah perlu menjadi perhatian pemerintah pusat karena pemerintah daerah merupakan pihak yang berada paling depan dalam menangani kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Tito sebelumnya juga mengatakan pemerintah daerah perlu mendata secara lebih rinci kondisi masyarakat terdampak, termasuk kerusakan rumah yang masuk kategori ringan, sedang, maupun berat. Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah.
"Dan data-data ini, bagi masyarakat yang terdampak, rumahnya rusak ringan, sedang, berat, yang disampaikan seperti Pak Bupati, bagus template-nya Pak Bupati Manggarai Barat tadi," kata Tito.
Dia mengatakan pendataan perlu terus diperbarui karena masih terdapat kemungkinan korban maupun kerusakan di wilayah pedalaman yang belum terdeteksi. Data tersebut juga akan menentukan jenis bantuan yang diberikan, termasuk bantuan untuk rumah rusak maupun pembangunan hunian sementara dan hunian tetap.
(fik/ell)
