Ekonom sekaligus guru besar Universitas Airlangga Rahma Gafni berpendapat menahkodai bank sentral di tengah lanskap global yang sarat ketidakpastian menuntut kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga adaptif terhadap dinamika struktural.
Dia mengungkapkan salah satu tantangan terbesar saat ini ialah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. Menurutnya, volatilitas pasar keuangan global, arah suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve, serta ketegangan geopolitik yang memengaruhi harga komoditas dan energi global menjadi tantangan klasik yang kian kompleks.
“Gubernur BI dituntut mengoptimalkan bauran kebijakan (policy mix) untuk meredam imported inflation dan menjaga daya tahan rupiah,” kata dia ketika dihubungi Bloomberg Technoz, dikutip Minggu (30/8/2026).
Kemudian, efektivitas instrumen operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan. Menurutnya, Gubernur BI perlu memastikan instrumen penarikan dan penempatan valas domestik seperti instrumen berbasis surat berharga negara (SBN), sekuritas valuta asing Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk valuta asing BI (SUVBI), bekerja secara efektif untuk memperkuat pasokan valas di dalam negeri, sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik agar tidak rentan terhadap aliran modal keluar atau capital outflow mendadak.
Selanjutnya, sinergi fiskal-moneter yang kredibel. Rahmi mengatakan gubernur BI perlu menjaga koordinasi yang erat, namun tetap independen dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.
“Di tengah kebutuhan pembiayaan anggaran dan berbagai proyek strategis, BI harus memastikan stabilitas moneter tetap terjaga tanpa kehilangan kredibilitas di mata investor dan pasar keuangan internasional,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dia juga menyebut persoalan transmisi kebijakan suku bunga bagi sektor riil dan perbankan menjadi hal yang penting. Gubernur BI perlu memastikan bahwa sinyal suku bunga acuan (BI-Rate) dapat ditransmisikan secara optimal oleh perbankan ke dalam suku bunga kredit dan simpanan, sehingga intermediasi perbankan tetap sehat di tengah tantangan likuiditas dan tren rasio margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM).
Selanjutnya digitalisasi sistem pembayaran dan keamanan siber. Menurut dia, BI harus terus mengawal kelanjutan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI), memperluas akseptasi QRIS cross-border, serta memperkuat arsitektur keamanan siber nasional dari ancaman kejahatan keuangan digital yang semakin canggih.
Independensi hingga Komunikasi
Dihubungi terpisah, ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli kembali menekankan hal paling penting yang perlu dilakukan adalah menjaga kredibilitas bank sentral, terutama dari sisi persepsi publik dan pasar. BI dinilai perlu tetap menunjukkan independensinya dan tidak terlihat berada di bawah pengaruh kepentingan politik.
Dipo menilai sosok Destry sebagai orang lama di BI sebenarnya menjadi salah satu pilihan yang cukup baik. Namun, Destry tetap perlu menunjukkan bahwa dirinya mampu menjalankan tugas secara independen, tidak mudah diintervensi, dan tidak dikendalikan oleh pihak mana pun.
Hal tersebut dinilai penting karena tantangan yang dihadapi BI saat ini bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi juga menyangkut kepercayaan pasar. Karena itu, persepsi mengenai independensi BI perlu kembali diperkuat agar kredibilitas bank sentral tetap terjaga.
“Bu Destry ini harus nunjukin bahwa dia bisa independen, tidak bisa diintervensi, jadi jangan dikendalikan. Ya kan, jadi memang persepsi itu harus tumbuh kembali gitu. Karena bagaimanapun juga yang kita hadapi hari ini adalah masalah kepercayaan pasar,” terang Dipo.
Di sisi lain, Dipo juga mengingatkan BI perlu menjaga komunikasi ihwal kebijakan yang diambil. Hal yang dikhawatirkan karena semakin berkurangnya independensi BI dalam menjalankan kebijakan moneter dan meningkatnya intervensi pemerintah.
“Jangan sampai pasar membaca ada dominasi fiskal. Nah komunikasi ini juga penting sebenernya soal transmisi kebijakan. Jangan sampai kebijakan itu terlihat, ‘oh ini pesanan dari pusat’ atau pesanan politik harus benar-benar terlihat, ‘oh ini adalah memang dari pemikiran Bank Indonesia sendiri secara objektif’ gitu,” terang Dipo.
Stabilitas Rupiah
Terkait stabilitas rupiah, Dipo menilai BI selama ini sudah cukup ketat dalam menjaga nilai tukar rupiah. Namun, ke depannya Destry perlu lebih terbuka lantaran menjaga rupiah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan bank sentral.
Menurutnya, berbagai kebijakan BI, seperti intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot maupun NDF, penyesuaian suku bunga, hingga penggunaan cadangan devisa, harus dipastikan memiliki transmisi yang efektif ke perekonomian. Hal ini penting karena efektivitas kebijakan dapat berkurang jika proses transmisinya tidak berjalan dengan baik.
Dipo juga menekankan pentingnya menyampaikan kondisi rupiah secara apa adanya. Menurutnya, stabilitas rupiah bukan semata-mata tanggung jawab BI. Pemerintah dan sektor riil juga memiliki peran penting, terutama dalam mendorong peningkatan ekspor.
“Kalau kita mau betul-betul menguatkan rupiah, kita tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pasar. Justru kita harus menaikkan ekspor,” ujarnya.
~ Artikel disusun dengan asistensi Mis Fransiska ~
(lav)
