Program senjata kesejahteraan untuk polisi ditangguhkan setelah seorang mantan polisi menewaskan 36 orang, sebagian besar anak-anak, di sebuah pusat penitipan anak pada 2022. Perintah pada Selasa memperluas tindakan tersebut dengan menangguhkan program itu di seluruh sektor publik.
Investigasi Bloomberg pada 2023 menemukan bahwa program tersebut telah mendatangkan ratusan ribu senjata api ke Thailand selama enam tahun. Meski program itu dimaksudkan untuk mengganti senjata dinas yang sudah tua, penyelidikan polisi dan pakar senjata api menemukan bahwa banyak senjata bersubsidi dijual kembali secara ilegal, yang mendorong korupsi, perdagangan senjata, dan kejahatan kekerasan. Senjata api yang diimpor melalui program tersebut telah dikaitkan dengan penembakan oleh geng, pembunuhan dalam rumah tangga, dan berbagai kejahatan besar lainnya.
Pemerintah juga akan memeriksa dealer senjata dengan membandingkan catatan penjualan dengan izin pembelian serta mengaudit pelaporan pajak. Otoritas akan memperketat pengawasan terhadap penjualan dan persediaan amunisi di lapangan tembak, kata Rachada.
Sebagai bagian dari reformasi jangka panjang, pemerintah berencana memperbarui undang-undang senjata api Thailand, meningkatkan hukuman untuk pelanggaran terkait senjata, dan mewajibkan pemilik senjata memperbarui izin kepemilikan setiap tiga tahun. Rancangan undang-undang diharapkan selesai dalam 60 hari.
Kabinet juga menetapkan keselamatan sekolah sebagai prioritas nasional setelah serangan pada Jumat. Sekolah akan menerapkan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap senjata dan barang-barang terlarang lainnya.
Thailand memiliki salah satu tingkat kepemilikan senjata api oleh warga sipil tertinggi di Asia Tenggara dan dalam beberapa tahun terakhir mengalami serangkaian penembakan massal yang menjadi sorotan, termasuk serangan pada 2020 oleh seorang tentara di sebuah pusat perbelanjaan di Nakhon Ratchasima yang menewaskan 30 orang dan penembakan pada 2023 di mal Siam Paragon di Bangkok, ketika seorang remaja menewaskan tiga orang.
(bbn)
