“Toh masih ada 17 GW lho yang di situ [RUPTL]. Benar enggak? [Target] 100 GW itu kan, di dalamnya ada 17 GW. Ya itu jalankan dahulu,” tegas dia.
Dalam kesempatan sebelumnya, Sripeni menyatakan bakal terdapat peraturan presiden (perpres) yang akan meregulasi program PLTS berkapasitas total 100 GW.
Sripeni mengungkapkan perpres program PLTS 100 GW tersebut bakal menjadi landasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi aturan RUEN. Setelah itu, aturan RUEN yang telah direvisi bakal menjadi landasan untuk menggarap revisi PP KEN.
“Ditata ini kan berarti butuh perangkat. Kalau KEN itu PP, kalau mau membuat PP kan agak panjang. Ya sudah deh, perpres dahulu. Nanti dari perpres dipakai untuk merevisi KEN [peraturan pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional]. Akan tetapi ke depan kan, KEN barusan diluncurkan,” kata Sripeni kepada awak media, di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
Sekadar informasi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memastikan bakal segera mempercepat penyusunan perpres ihwal PLTS 100 GW.
Eniya menyebut kepastian tersebut didapatkan setelah mendapatkan arahan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menggarap aturan tersebut.
Eniya menyatakan Ditjen EBTKE bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan pihak terkait bakal memulai pembahasan beleid itu.
“Perintah dari Setneg sudah ada, memang untuk segera dibahas. Nanti itu arahan dari Pak Menteri nanti saya akan konsultasi dahulu, karena diminta Pak Menteri segera konsultasi. Nah, ini baru mau bertemu besok ya [hari ini],” kata Eniya kepada awak media di Kompleks DPR RI, Selasa (14/7/2026) petang.
Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membidik Provinsi Bali sebagai lokasi pengerjaan master plan tahap pertama proyek PLTS berkapasitas total 100 GW tahap pertama.
Bahlil menyampaikan saat ini kementeriannya sedang menyusun perencanaan matang dan menjadwalkan agenda peletakan batu pertama (groundbreaking) bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Kita buat master plan dengan perencanaan. Mungkin kita akan buat di Bali. Saya lagi usahakan meminta jadwal Bapak Presiden untuk peresmian tahap pertama PLTS 100 gigawatt ini,” ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Adapun, mengenai status proyek PLTS 100 GW dalam RUPTL 2025—2034, Bahlil menegaskan seluruh prosedur dan regulasi perizinan berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM.
Dia memastikan semua tahapan aturan akan dipenuhi sebelum pelaksanaan groundbreaking.
“Aturan sebelum groundbreaking harus masuk ke mana dahulu? Ya, ke ESDM. Nanti semuanya akan kita sampaikan secara resmi,” kata Bahlil.
Sekadar informasi, Kepala Staf Kepresidenan terdahulu, Muhammad Qodari membeberkan rencana pengembangan PLTS 100 GW bakal terbagi menjadi dua kategori.
Qodari mengatakan PLTS yang terhubung dengan jaringan PLN ditargetkan mencapai 89,1 gigawatt peak (GWp) dengan dukungan battery energy storage system (BESS) sebesar 124,1 gigawatt hour (GWh).
“Sedangkan PLTS non-PLN untuk pemakaian sendiri dan sistem offgrid ditargetkan 11,7 GWp dengan BESS sebesar 21,8 GWh,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (18/3/2026).
Sebagai tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan 13 GW dari total target 100 GW, terutama di wilayah yang telah memiliki infrastruktur distribusi listrik.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan PLTS off-grid isolated melalui program Listrik Desa, yang memberikan akses listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil.
(azr/wdh)
