Hingga saat ini, MPR memang belum membuka secara detail isi PPHN yang akan dibentuk tersebut. Meski demikian, dia memberi isyarat salah satu materinya akan mengatur proses pemilihan kepala daerah yang sejak era reformasi dianggap mahal dan melelahkan karena menggunakan sistem pemilihan langsung.

Bahkan mereka menuduh, proses pilkada demikian telah membuat para kepala daerah terpilih melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya untuk memenangkan kontestasi politik tersebut.

"Beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," ujar dia.

Namun, Muzani juga tak memberikan detail mekanisme demokrasi apa lagi yang masuk ke dalam PPHN. Termasuk, apakah ada aturan yang mencakup pemilihan presiden yang belakangan juga menjadi polemik antara tetap melalui pemilihan langsung, atau kembali ke MPR.

(azr/frg)