Ketersediaan Pendanaan
Eddy menambahkan ketersediaan dana dari hasil PE CPO masih sangat aman hingga akhir tahun.
Kecukupan likuiditas kas pendanaan dipastikan mampu menopang seluruh program prioritas tata kelola perkebunan nasional tanpa mengganggu pelaksanaan mandatori biodiesel.
"Sampai dengan akhir 2026, dana BPDP mencukupi untuk mendanai program-program prioritas, seperti Peremajaan Sawit Rakyat [PSR], pengembangan sumber daya manusia [SDM], riset, promosi, serta penyaluran B40 dan peralihan ke B50," jelasnya.
Di sisi lain, pergerakan selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara solar dan biodiesel tercatat semakin menyempit akibat dinamika harga minyak mentah dunia.
Kondisi tersebut dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik global yang mendorong kenaikan harga solar pasar, sehingga memperkecil celah insentif yang harus ditanggung BPDP.
"Dengan meningkatnya eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, rata-rata harga solar cenderung naik. Akibatnya, celah antara HIP solar dan HIP biodiesel makin mengecil, yakni berada di kisaran Rp1.120 per liter pada bulan ini," jelas Eddy.
Untuk diketahui, Pemerintah menerapkan kebijakan tarif PE CPO sebesar 12,5%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/2026 dan berlaku sejak 1 Maret 2026 tersebut masih bisa menopang finansial Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Analis Komoditas sekaligus pendiri Traderindo Wahyu Laksono mengatakan kebijakan ini dinilai masih efektif menjaga ketahanan dana insentif biodiesel nasional, terutama untuk mandatori biodiesel 50% atau B50 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026.
Adapun, fungsi utama dana hasil pungutan ekspor tersebut adalah menutupi selisih harga antara HIP biodiesel dan HIP minyak solar fosil.
“Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat krisis geopolitik di Selat Hormuz turut mendorong kenaikan harga solar fosil secara signifikan. Kondisi tersebut justru memperkecil celah harga keekonomian antara biodiesel sawit dan solar fosil,” ujar Wahyu sewaktu dihubungi, Rabu (22/7/2026).
Wahyu menambahkan saat ini terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia termasuk harga solar fosil akibat AS dan Iran yang kembali saling melancarkan serangan militer.
Kondisi tersebut justru memperkecil selisih harga keekonomian antara biodiesel berbasis sawit dan solar konvensional.
"Dengan gap keekonomian yang mengecil, beban subsidi per liter yang harus dibayarkan oleh BPDP kepada produsen biodiesel justru berkurang," tutur Wahyu.
Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut insentif biodiesel yang berasal dari BPDP sepanjang 2026 mencapai Rp32 triliun, turun 31,9% dibandingkan dengan insentif biodiesel sepanjang 2025 yang senilai Rp47 triliun.
(smr/wdh)
