“Nanti kalau itu nanti kita tunggu si Pertamina mengusulkan apa. Hal-hal yang lain saya akan lihat nanti,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan harga BBM nonsubsidi bisa saja turun jika harga minyak dunia melandai.
Bahlil bahkan mengaku sudah menginstruksikan Pertamina dan badan usaha (BU) hilir migas swasta untuk segera menyesuaikan harga BBM nonsubsidi.
“Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026) malam.
Dia menyatakan sudah melakukan kajian ihwal potensi penyesuaian harga BBM dan bakal melakukan rapat dengan Pertamina dan BU swasta.
Kendati begitu, dia juga mencermati volatilitas harga minyak mentah dunia. Bahlil menyatakan harga minyak bisa turun cukup dalam dalam waktu cepat, dan kembali naik ke level yang tinggi.
Cari Formula
Untuk itu, Bahlil menyatakan bakal mencari formulasi yang bijak, yakni tidak memberatkan masyarakat yang menggunakan BBM nonsubsidi dan tidak memberatkan BU hilir migas.
“Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna khususnya yang nonsubsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Namun, juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengklaim stok BBM nasional dalam keadaan yang memadai atau diatas rata-rata standar minimum.
“Saya melapor tentang kondisi BBM kita terkini, dan alhamdulillah semuanya di atas rata-rata standar minimum,” ujar Bahlil.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) medio pekan lalu mengungkapkan kekosongan stok dan antrean BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di sejumlah daerah dipicu oleh aksi panic buying, serta migrasi konsumsi dari BBM nonsubsidi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke bersubsidi memang diperbolehkan menurut aturan yang berlaku, terutama jika dilakukan oleh masyarakat yang memang berhak menerima subsidi BBM.
Dia mengungkapkan kenaikan volume konsumsi BBM bersubsidi di sejumlah daerah rata-rata mencapai 10%—15%.
Namun, dia mengklaim kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar tetap masih terkendali.
“Adanya indikasi antrean [terjadi karena] adanya shifting; perubahan pola pembelian BBM nonsubsidi. Banyak yang pindah menjadi subsidi. Itu sesuai regulasi, ketentuan, memang diizinkan dan dimungkinkan untuk masyarakat,” kata Wahyudi dalam konferensi pers di Komisi XII DPR, Kamis (16/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Eko Ricky Susanto mencatat terjadi perubahan konsumsi BBM dari jenis nonsubsidi menjadi bersubsidi, tecermin dari penyaluran Pertalite yang naik 9,4% dan Pertamax yang turun 18% pada Juli dibandingkan dengan periode Januari—Mei 2026.
Dia menjelaskan rerata penyaluran Pertalite pada Juli 2026 naik 9,4% atau sekitar 7.129 kiloliter (kl) per hari dari rerata normal, sementara Pertamax series turun 18% atau sebesar 4.476 kl per hari dari rerata normal.
Eko juga mencatat proporsi penggunaan Pertalite mencapai 80,4% atau naik 4,9% pada Juli 2026 dari Januari—Mei 2026 sekitar 75,4%.
Sebaliknya, proporsi konsumsi Pertamax mencapai 18,4% atau turun 4,4% dari sebelumnya 23,2% pada periode yang sama.
“Kalau secara komposisi, perubahannya pada saat periode Januari—Mei kondisi untuk produk JBKP Pertalite secara komposisi sekitar 75% saat ini sudah bergeser ke 80%. Jadi hampir 5% komposisi BBM gasoline itu sudah bergeser ke BBM PSO. Dampaknya adalah saat ini produk-produk BBM JBU khususnya Pertamax series terjadi penurunan hampir 18% dari periode sebelumnya,” kata Eko dalam RDP di Komisi XII DPR, Kamis (16/7/2026).
(azr/wdh)
