Walhasil, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) harus mengeluarkan dana insentif/subsidi yang jauh lebih besar untuk menutup selisih harga tersebut agar harga biosolar di masyarakat tetap terjangkau.
“Jika harga CPO terus melonjak, beban pembiayaan ini berpotensi menyedot porsi terbesar pundi-pundi pungutan ekspor [PE] BPDP,” terang Tungkot.
Dia menerangkan skema penetapan harga saat ini sangat bergantung pada selisih antara CPO dan minyak bumi.
"Dalam implementasi B50 per 1 Juli, pemerintah menetapkan HIP biodiesel sawit sebesar Rp14.562/liter dan HIP solar sebesar Rp13.442/liter, sehingga beban subsidi B50 berada di kisaran Rp1.117/liter," ujar Tungkot.
Menurutnya, pergerakan harga minyak mentah dan CPO global akan mengubah kalkulasi tersebut dalam waktu dekat.
"Dengan kenaikan harga minyak bumi dan CPO dunia, HIP biodiesel dan solar akan berubah ke depannya. Kemungkinan pada awal Agustus harga tersebut sudah disesuaikan lagi," lanjutnya.
Beban Subsidi
Tungkot menambahkan arah beban subsidi B50 sangat bergantung pada laju perbandingan kenaikan kedua komoditas tersebut.
"Beban subsidi dapat makin membengkak atau justru turun, bergantung pada pergerakan harga CPO dan minyak bumi dunia," katanya.
“Bagi pengelola B50, beban subsidi akan meningkat jika laju kenaikan harga CPO pada awal Agustus nanti lebih tinggi daripada laju kenaikan harga solar."
Tungkot juga menegaskan tingginya harga bahan baku akan langsung mengerek harga produk turunan energi ini di pasar domestik.
"Kenaikan formula patokan harga tidak menyesuaikan realitas biaya produksi yang melonjak, beban insentif dari BPDP akan membengkak secara masif, dan ini berisiko menguras ketahanan dana kelolaan yang seharus juga dialokasikan untuk program strategis lain seperti peremajaan sawit rakyat," ujar Tungkot.
Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan dana untuk mendukung implementasi program mandatori B50 berada di kisaran Rp32 triliun hingga akhir tahun 2026 ini.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi juga menyebut insentif ini lebih rendah 31,9% dibandingkan dengan insentif biodiesel sepanjang 2025 yang senilai Rp47 triliun.
"Berkurang. Tadinya Rp47 triliun-an [ke BPDP], menjadi Rp32 triliun," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/6/2026).
Adapun, penurunan kebutuhan insentif tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi HIP minyak mentah jenis solar dunia yang sempat lebih tinggi dibandingkan dengan HIP FAME (fatty acid methyl ester), sehingga selisih harga yang perlu ditutup oleh BPDP menjadi berkurang.
Sumber pembiayaan utama insentif ini ditopang oleh penerimaan PE CPO dan turunannya.
Di sisi lain, mekanisme penyaluran dana insentif B50 ini berfungsi untuk menutup selisih antara harga indeks pasar biodiesel dengan harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis solar.
Besaran realisasi dana yang dikeluarkan BPDP bersifat dinamis dan sangat bergantung pada pergerakan harga CPO global serta volume pembiayaan.
Kestabilan Pasokan
Di sisi lain, pengalihan volume CPO secara besar-besaran untuk kebutuhan energi domestik juga menebar ancaman serius terhadap kestabilan pasokan, baik untuk ekspor maupun industri pangan dalam negeri.
Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menyoroti adanya potensi pergeseran alokasi yang dapat merugikan rantai pasok secara luas.
"Tekanan terhadap suplai CPO akan sangat terasa karena porsi untuk energi menyedot stok dalam jumlah yang fantastis. Jika alokasi untuk ekspor dan kebutuhan minyak goreng konsumsi terganggu,” kata Darto.
POPSI memandang petani memang bisa menikmati harga TBS yang tinggi di satu sisi, tetapi di sisi lain ada ancaman ketidakstabilan pasar serta penurunan penerimaan devisa negara.
Darto menambahkan penyerapan CPO skala besar untuk program biodiesel selama ini masih didominasi oleh korporasi-korporasi besar, sedangkan petani swadaya jarang terserap langsung ke dalam rantai pasok biodiesel tersebut.
“Petani swadaya hampir tidak punya akses langsung ke rantai pasok ini," ujar Darto.
Dia menambahkan ketika B50 dijalankan saat harga CPO dunia tinggi, pasar domestik menyerap begitu banyak pasokan, tetapi petani swadaya tetap berada di posisi paling rentan.
"Kami tidak memiliki daya tawar. Kejar target B50 tanpa membenahi kelembagaan petani hanya akan memperlebar jurang ketimpangan—korporasi mendapat subsidi insentif biodiesel, sementara petani swadaya tetap membeli pupuk mahal dan menjual TBS dengan harga yang ditekan," pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian ESDM alokasi CPO untuk sektor energi meningkat menjadi 16—18 juta kiloliter (kl) seiring dengan dimulainya masa transisi mandatori program B50.
Meski begitu Dirjen EBTKE ESDM Eniya Listyani Dewi mengatakan bahwa Pemerintah memberikan jaminan penuh bahwa lonjakan kebutuhan energi ini diatur agar tidak menimbulkan perebutan pasokan dengan sektor pangan, industri hilir sawit (oleokimia), maupun kuota ekspor.
Dampak Ekologis
Selain isu ekonomi dan rantai pasok, dampak ekologis serta sosial dari tingginya kebutuhan bahan baku B50 tak kalah krusial untuk diantisipasi.
Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengingatkan bahwa tekanan terhadap pasokan CPO dapat memicu ekspansi lahan baru secara masif jika tidak diimbangi dengan perbaikan tata kelola.
"Kebutuhan CPO yang melonjak tajam untuk mengejar target B50 berpotensi meningkatkan risiko deforestasi dan konflik agraria akibat pemaksaan perluasan tutupan lahan sawit,” kata Achmad.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pemenuhan target energi bersih, tetapi wajib memastikan bahwa pasokan biodiesel berasal dari praktik intensifikasi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.
Sebelumnya, pada Senin (20/7/2026) harga minyak sawit naik ke level tertinggi dalam hampir satu bulan, mengikuti penguatan kembali harga minyak mentah dan minyak nabati lainnya karena AS dan Iran saling melancarkan serangan militer yang meningkat.
Kontrak berjangka di Kuala Lumpur naik 0,9% menjadi sekitar RM4.635/ton, tertinggi sejak 23 Juni. Hal itu terjadi setelah harga minyak mentah Brent melonjak karena AS dan Iran meningkatkan permusuhan.
Serangan bolak-balik selama seminggu telah meluas melampaui target militer semata hingga mencakup jembatan, utilitas, dan fasilitas pelabuhan, menunjukkan sedikit prospek kembalinya gencatan senjata yang 'rapuh' ditandatangani bulan lalu.
Kenaikan harga minyak sawit didukung oleh "kebangkitan kembali harga minyak mentah dan premi risiko perang menyusul situasi yang meningkat di Timur Tengah," kata Sathia Varqa, analis senior di Fast Markets Palm Oil Analytics.
Kontrak berjangka minyak nabati di bursa Chicago dan Dalian juga diperdagangkan jauh lebih tinggi, yang pada gilirannya mendorong harga minyak sawit, tambahnya.
Anil Kumar Bagani, kepala riset di Sunvin Group yang berbasis di Mumbai, menyebut harga kemungkinan akan dibatasi oleh persediaan minyak sawit yang relatif tinggi di dua produsen terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia.
Adapun, Indonesia tercatat menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan program mandatori B50, yaitu campuran 50% solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit.
Pada paruh pertama 2026, Indonesia masih meneruskan mandatori B40 kemudian pada paruh kedua 2026 tepatnya 1 Juli 2026, mandatori B50 resmi berlaku.
Kementerian ESDM juga memastikan akan membuka peluang revisi kuota B50 secara berkala. Adapun, alokasi B50 sepanjang 2027 masih menunggu Keputusan Menteri (Kepmen) terkait dengan alokasi B50 tahun depan.
(smr/wdh)
