Putaran konflik terbaru antara Israel dan Hizbullah meletus setelah AS dan Israel melancarkan perang melawan Iran pada akhir Februari lalu. Sebagai bentuk solidaritas terhadap sekutunya, Hizbullah melancarkan serangan ke Israel, yang kemudian dibalas Israel dengan mengerahkan puluhan ribu tentara melewati perbatasan. Berdasarkan data pemerintah Lebanon, rangkaian serangan Israel tersebut telah menewaskan ribuan orang dan memaksa lebih dari satu juta warga mengungsi.
Angkatan Bersenjata Lebanon menyatakan bahwa unit-unitnya telah memasuki Zawtar Al Gharbeye, yang merupakan salah satu dari tiga zona percontohan awal, menyusul penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut. Militer Lebanon mengimbau para warga agar belum kembali ke rumah masing-masing hingga situasi dinyatakan aman sepenuhnya. Namun, beberapa jam kemudian, pihak militer melaporkan bahwa tentara Israel sempat melepaskan tembakan di area tersebut dan memperingatkan bahwa aksi semacam itu dapat mengganggu kelancaran operasi.
Di pihak lain, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) berdalih bahwa tentara mereka hanya melepaskan tembakan peringatan ke udara setelah personel militer Lebanon menerobos barikade pembatas di Zawtar Al Sharqiyah.
“Area yang dimasuki oleh Angkatan Bersenjata Lebanon bukan merupakan bagian dari zona percontohan,” tegas pihak IDF.
Militer Lebanon kemudian membantah telah memasuki wilayah Zawtar Al Sharqiyah, dan menyatakan bahwa tentara Israel justru melepaskan tembakan di dekat kawasan pinggiran Zawtar Al Gharbeye.
Berdasarkan peta yang dirilis oleh Israel, wilayah Zawtar Al Gharbeye terletak tepat di perbatasan sisi utara zona pendudukan. Sementara itu, pihak militer Lebanon mengklaim telah lebih dulu memasuki Froun dan Srifa—yang berada di luar batas zona tersebut—melalui koordinasi bersama Kelompok Koordinasi Militer untuk Lebanon (Military Coordination Group for Lebanon), sebuah forum kerangka kerja yang melibatkan AS dan Israel.
Ketiga kota tersebut termasuk di antara lebih dari 150 wilayah administratif di sebelah selatan Sungai Litani, yang menjadi pusat utama pendudukan dan operasi militer Israel terhadap Hizbullah.
Berdasarkan kesepakatan yang diteken bulan lalu antara Lebanon dan Israel di Washington, kedua negara sepakat mengusung rencana untuk mengakhiri konflik dan pada akhirnya mencapai penyelesaian damai. Perlu diketahui, kedua negara tetangga ini telah berada dalam status teknis berperang selama berpuluh-puluh tahun.
Pihak Israel berdalih bahwa mereka perlu mempertahankan kontrol atas zona penyangga—sekaligus mencegah kembalinya para pengungsi Lebanon ke wilayah tersebut—selama Hizbullah masih dianggap sebagai ancaman.
Zona percontohan ini menjadi ujian bagi kapasitas Lebanon untuk mendesak Hizbullah keluar sekaligus merealisasikan komitmen menahun pemerintah Lebanon dalam membubarkan kelompok bersenjata non-negara. Di sisi lain, Hizbullah—yang gudang senjata serta pengaruh politiknya telah melemah akibat pertempuran lebih dari dua tahun dengan Israel—mengecam rencana yang disponsori AS tersebut sebagai sebuah bentuk pengkhianatan nasional.
Presiden Aoun, yang berupaya mengelola dinamika politik dalam negeri yang sensitif di negaranya, bersikeras menuntut Israel agar sepenuhnya keluar dari teritori Lebanon, sekaligus meminta bantuan finansial guna memperkuat kapasitas tugas militer Lebanon.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang akan menghadapi pemilihan umum pada bulan Oktober mendatang, mendeskripsikan pergerakan pasukan di Lebanon selatan tersebut sebagai langkah penempatan ulang, alih-alih sebuah penarikan mundur penuh.
Pihak IDF menyatakan akan “menyesuaikan postur pasukannya” di salah satu zona tersebut, namun menegaskan bahwa para tentara tetap siaga penuh guna merespons setiap potensi ancaman yang muncul.
(bbn)
