Bantah PHK Massal
Oki juga meluruskan isu yang beredar terkait dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masal. Menurutnya, tindakan yang diambil perusahaan murni merupakan sanksi bagi oknum yang melanggar ketentuan.
"Jadi tidak ada pemutusan hubungan kerja massal di situ, hanya memberikan punishment [sanksi] kepada driver yang memang tidak memenuhi ketentuan," tegasnya.
Guna memastikan penyaluran energi tidak terhambat akibat kendala tersebut, Pertamina berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengawal proses distribusi pasokan BBM di lapangan.
"Dari situ kita juga sudah di-backup oleh TNI, dan sekarang alhamdulillah distribusinya sudah makin lancar," tambah Oki.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketahanan pasokan BBM.
Dia menjamin cadangan BBM nasional berada pada tingkat yang sangat aman dan di atas standar universal.
"Secara kebutuhan BBM kita, cadangan kita di atas standar, aman lah," ujar Bahlil.
Menanggapi persoalan internal yang terjadi pada badan Pertamina terkait dengan penyalur BBM di daerah, Bahlil menegaskan persoalan operasional pengemudi merupakan wewenang teknis dari anak usaha Pertamina, yaitu PT Patra Niaga (PPN).
"Masalah kemarin itu adalah masalahnya sopir, tetapi itu kan urusan Pertamina sebenarnya, urusan Patra Niaga. Tidak ada Peraturan Menteri ESDM yang mengatur sopir sakit terus kena [sanksi] apa, tidak ada," ungkap Bahlil.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan pemerintah akan fokus pada percepatan alur distribusi BBM melalui penambahan armada distribusi untuk mengatasi kelangkaan dan antrean panjang yang sempat terjadi di wilayah Sumatra Utara.
Laode menjelaskan bahwa akar masalah kelangkaan di daerah bukan terletak pada kurangnya kuota tahunan, melainkan pada ritme penyaluran dan armada distribusi yang perlu dievaluasi.
"Jumlah truk [pembawa BBM] biasanya berapa, nanti ditambahin berapa lagi," ujar Laode saat ditemui usai menghadiri acara peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Blok Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).
Ketika dimintai konfirmasi mengenai kepastian volume kuota BBM, Laode memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan perubahan pada plafon kuota yang telah ditetapkan sejak awal tahun.
Evaluasi total kuota nasional dinilai belum diperlukan karena secara perhitungan makro masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Kalau kuota kan secara nasional sudah sesuai," kata Laode menegaskan.
Adapun, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menilai kekosongan stok dan antrean panjang pembelian BBM bersubsidi terjadi gegara fenomena panic buying, serta perubahan pola konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi.
“Ini hanya masalah panic buying, ini hanya masalah kondisi yang kurang perhatian dari seluruh masyarakat yang sama-sama mengantre di SPBU-SPBU sekitarnya,” kata Wahyudi dalam konferensi pers di Komisi XII DPR, Kamis (16/7/2026).
Wahyudi dalam pernyataannya mengindikasikan penguraian antrean dan kekosongan stok diprediksi rampung paling lambat pada Sabtu, (18/7/2026), sebab Pertamina telah menginstruksikan penambahan armada distribusi BBM dan mengerahkan prajurit TNI untuk membantu distribusi BBM.
Bahkan, lanjut Wahyudi, operasional terminal BBM dan sejumlah SPBU diputuskan buka selama 24 jam agar antrean yang terjadi dapat segera terurai.
“Sehingga kita sudah sepakat alokasi BBM di setiap regional yang menjadi titik kepadatan dan titik peningkatan ekonomi di masyarakat, ini semua akan diperlancar dan akan dipenuhi semuanya,” ujarnya.
Sebelum itu, Wahyudi melaporkan penyaluran JBKP Pertalite sepanjang 1 Januari—30 Juni 2026 mencapai 13,96 juta kiloliter (kl) atau mencapai 47,68% dari kuota 2026 sebanyak 29,27 juta kl.
Sementara itu, penyaluran JBT Solar mencapai 9,48 juta kl pada periode yang sama, atau 50,85% dari kuota penyaluran sepanjang tahun ini sejumlah 18,64 juta kl.
Dia menyatakan permintaan bahan bakar bersubsidi Pertalite dan Solar sama-sama mengalami kenaikan usai harga Pertamax Series dan Dex Series naik bulan Juni lalu.
Walhasil, terdapat peralihan konsumsi sebagian kalangan masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
(smr/wdh)
