Logo Bloomberg Technoz

Penguatan Tata Kelola KUR BNI Pastikan Kredit Tepat Sasaran


Ilustrasi perajin pembuat tahu di Duren Tiga, Jakarta Selatan. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ilustrasi perajin pembuat tahu di Duren Tiga, Jakarta Selatan. (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memastikan pembiayaan program pemerintah tersebut berjalan lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai prinsip kehati-hatian.

Penguatan sistem dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari analisis kredit, proses verifikasi calon debitur, pencairan pembiayaan, pemantauan penggunaan dana, penerapan teknologi digital, hingga pelaksanaan audit secara berkala.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen BNI dalam menjaga kualitas penyaluran kredit sekaligus memastikan dana KUR dapat diterima oleh pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dukungan permodalan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, perseroan secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan penguatan mekanisme penyaluran KUR agar pembiayaan yang diberikan mampu memberikan dampak positif bagi sektor usaha produktif.

"BNI terus melakukan penguatan tata kelola penyaluran KUR agar pembiayaan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang berhak. Penguatan dilakukan sejak tahap analisis kredit, verifikasi, pencairan, pemantauan penggunaan dana, hingga evaluasi kualitas kredit," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Menurut Okki, penerapan tata kelola yang kuat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program KUR. Dengan proses yang semakin terstruktur, BNI dapat memastikan setiap pembiayaan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan usaha debitur.

Salah satu langkah yang dilakukan BNI adalah memperkuat proses analisis kredit secara langsung atau one-on-one kepada petani tanpa melibatkan collection agent (CA).

Melalui pendekatan tersebut, BNI dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai profil usaha calon debitur, kebutuhan pembiayaan, kemampuan pembayaran, hingga rencana pemanfaatan dana yang diajukan.

Proses analisis langsung ini juga membantu bank dalam memahami kondisi usaha secara lebih menyeluruh sebelum memberikan keputusan pembiayaan.

Selain itu, BNI mengembangkan pola pembiayaan berbasis ekosistem atau ecosystem-based financing sebagai bagian dari strategi meningkatkan efektivitas penyaluran KUR.

Dalam skema tersebut, BNI bekerja sama dengan perusahaan inti yang merupakan nasabah korporasi BNI dan memiliki peran sebagai offtaker bagi hasil produksi para debitur.

BNI Dorong Digitalisasi dan Pengawasan Kredit

Melalui pendekatan berbasis ekosistem, perusahaan inti turut berperan dalam mendukung pendampingan usaha, membantu penyerapan hasil produksi, serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kredit.

BNI menilai pola tersebut dapat menciptakan rantai usaha yang lebih kuat karena debitur tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga mendapatkan dukungan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

"Pendekatan berbasis ekosistem memungkinkan adanya pendampingan, pemantauan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi petani. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan usaha debitur," kata Okki.

Di sisi lain, BNI juga menerapkan pembatasan radius dalam proses pemantauan debitur. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan Know Your Customer (KYC), verifikasi usaha, pemantauan lahan, serta pengawasan aktivitas debitur setelah kredit diberikan.

Dengan cakupan pemantauan yang lebih terukur, unit kerja terkait dapat melakukan pengawasan secara lebih dekat dan efektif terhadap perkembangan usaha penerima KUR.

Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam proses kredit. Digitalisasi memungkinkan BNI melakukan pemantauan data debitur secara lebih sistematis dan akurat.

Melalui sistem tersebut, BNI dapat memonitor berbagai informasi penting seperti identitas petani, lokasi lahan, tahapan budidaya, perkembangan usaha, hingga penggunaan dana kredit oleh masing-masing debitur.

"Digitalisasi proses kredit memungkinkan BNI memonitor data petani, lokasi lahan, tahapan budi daya, hingga penggunaan kredit secara lebih terukur. Monitoring dan audit juga dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas kredit," ujar Okki.

BNI juga memastikan proses monitoring tidak berhenti setelah kredit dicairkan. Perseroan melakukan pemantauan berkala untuk melihat kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pembiayaan serta memastikan usaha debitur berjalan sesuai rencana.

Selain monitoring, audit rutin juga dilakukan terhadap setiap pemberian kredit. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan, mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, serta meningkatkan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat.

Penguatan sistem pengawasan ini juga menjadi bagian dari langkah BNI dalam menjaga kualitas aset sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pembiayaan pemerintah.

Dalam kaitannya dengan perkara dugaan penyimpangan KUR di wilayah Jember, Jawa Timur, BNI menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan merupakan tindak lanjut atas laporan perseroan kepada aparat penegak hukum.

Laporan tersebut disampaikan setelah BNI menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit.

"Kasus KUR Jember berawal dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum. BNI menghormati proses hukum yang berjalan dan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan," kata Okki.

BNI memastikan memiliki komitmen kuat dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk fraud maupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Apabila ditemukan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, perseroan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan internal perusahaan.

Okki menegaskan bahwa tindakan individu yang melanggar ketentuan tidak mencerminkan kebijakan maupun praktik perseroan secara keseluruhan.

BNI tetap menjalankan seluruh aktivitas penyaluran kredit dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta regulasi yang berlaku.

Sebagai salah satu bank penyalur KUR, BNI berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif di berbagai sektor.

Melalui penguatan analisis kredit, pembiayaan berbasis ekosistem, digitalisasi proses, pemantauan berkala, dan audit rutin, BNI berharap penyaluran KUR dapat semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BNI dalam menjaga kualitas program pembiayaan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak ekonomi nasional.