"Karena itu, Kemnaker mengembangkan program pelatihan vokasi dan pemagangan sebagai instrumen pelengkap yang menjembatani kesenjangan tersebut," tutur dia.
Dalam program tersebut, kata Cris, dunia usaha tidak hanya menjadi pengguna lulusan, tetapi juga ikut berperan dalam proses pembentukan kompetensi melalui penyusunan kurikulum pelatihan, penyediaan instruktur praktisi, hingga pembelajaran berbasis tempat kerja.
Cris juga menyebut program vokasi tahap pertama yang dibuka tahun lalu cukup mampu memberikan hasil positif, dengan sebagian besar soft skills dan hard skills peserta meningkat.
Sementara, untuk program magangnya, berdasarkan evaluasinya, sekitar 34% peserrta juga telah diterima di tempat bekerja, termasuk memperoleh tawaran kerja usai mengikuti program.
"Peserta juga menunjukkan peningkatan kompetensi yang signifikan, terutama dalam aspek technical skills, problem solving, dan teamwork," kata dia.
"Ke depan, kami juga memperluas keterlibatan dunia usaha agar proses link and match antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri dapat berjalan semakin efektif."
Sebelumnya, Apindo menilai kurikulum yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan kebutuhan dunia usaha.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan hal tersebut menimbulkan gap atau jarak kompetensi saat lulusan memasuki pasar kerja.
"Saat ini masih terdapat kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri," kata Bob pada Bloomberg Technoz, Selasa kemarin.
Menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan individu peserta didik, melainkan pada sistem pendidikan yang belum mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri secara cepat.
Apindo lantas mendorong agar pemerintah mereformasi kurikulum pendidikan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, digitalisasi, serta kebutuhan sektor industri yang terus berubah.
"Banyak materi yang diajarkan sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia usaha. Sehingga lulusan membutuhkan pengalaman langsung agar siap bekerja,” tambah Bob.
"Jadi kita mengimbau supaya kurikulum pendidikan di reformasi. Yang disesuaikan perkembangan di dunia usaha."
Dalam program tahap pertama, Kemnaker sendiri sebelumnya membuka sekitar 20.000 untuk program magang, serta sekitar lebih dari 10.000 peserta ikut program vokasi nasional.
Pemerintah kembali membuka kedua program tersebut pada semester II tahun ini. Program magang sebanyak 150.000 peserta. Sementara, untuk pelatihan vokasi khusus untuk lulusan SMA-SMK mencapai 220.000 orang.
Untuk pekerja yang terkenal pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 50.000 orang. Secara total, program terbuka kepada sebanyak 420.000 orang. Anggaran yang disediakan mencapai sekitar Rp6,26 triliun.
Program tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah sepanjang semester kedua tahun ini, dengan total kucuran anggaran mencapai sekitar Rp26,34 triliun.
(ain)
