Menurut Budi, hilirisasi plasma darah menjadi penting karena Indonesia memiliki sumber daya darah yang sangat besar seiring jumlah penduduk yang mencapai sekitar 280 juta jiwa.
Dari plasma darah dapat dihasilkan berbagai produk kesehatan bernilai tinggi yang selama ini masih bergantung pada impor.
"Contoh lainnya adalah hilirisasi plasma darah. Dari darah dapat dihasilkan plasma, albumin, immunoglobulin (IVIG), hingga faktor VIII dan faktor IX yang semuanya masih diimpor. Padahal Indonesia memiliki sumber daya darah yang sangat besar karena jumlah penduduknya yang besar," ujarnya.
Budi mengatakan pabrik plasma pertama tersebut saat ini telah selesai dibangun dan ditargetkan mampu memproduksi sekitar 600 ribu liter plasma per tahun. Dengan kapasitas tersebut, Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor produk plasma darah.
"Pabrik plasma pertama yang dibantu Pak Luhut saat ini sudah selesai dibangun. Kami berharap pada 2027 pabrik tersebut bisa memproduksi 600.000 liter per tahun sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor produk plasma darah," kata dia.
Menurut Budi, kebutuhan terhadap produk plasma darah sangat besar. Ia bahkan mengungkapkan pengalaman pribadinya saat pandemi Covid-19 ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia karena kesulitan mendapatkan obat immunoglobulin yang seluruhnya masih diimpor dan memiliki harga mencapai ratusan juta rupiah.
"Dulu saat pandemi Covid-19, tante saya meninggal karena tidak mendapatkan akses terhadap obat immunoglobulin yang harganya mencapai ratusan juta rupiah dan seluruhnya masih diimpor. Padahal bahan bakunya berasal dari plasma darah, sementara Indonesia memiliki pasokan darah yang sangat besar. Karena itu, mulai tahun depan kita sudah bisa memproduksinya sendiri sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses yang lebih mudah," ujar Budi.
Selain plasma darah, Kementerian Kesehatan juga terus mendorong hilirisasi bahan baku obat atau active pharmaceutical ingredient (API). Budi mengatakan ketika dirinya pertama kali menjabat, tingkat impor produk kesehatan mencapai lebih dari 90%.
Saat ini angka tersebut telah turun menjadi sekitar 70%-80%, termasuk melalui produksi 35 jenis API di dalam negeri serta penyederhanaan regulasi perizinan guna mempercepat pengembangan industri kesehatan nasional.
Sebelumnya, BGS telah meninjau proyek tersebut dan menegaskan pemerintah akan memfasilitasi kemitraan strategis melalui integrasi berbagai lembaga guna mempercepat proses hilirisasi industri kesehatan nasional. Menurut dia, sinergi antarlembaga diperlukan agar investasi yang telah masuk dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Kami pasti akan mendukung penuh dan mencari cara terbaik untuk menstrukturkan kerja sama ini dengan baik. Pemerintah dapat bergerak melalui integrasi dengan institusi seperti Danantara, maupun sinergi dengan holding BUMN farmasi seperti Bio Farma," ujar Budi.
(dec)
