Selain itu, dia menyatakan bakal melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok batu bara dan memperkuat pembangkit perseroan serta pihak swasta.
“Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terhadap masyarakat karena minggu lalu ada gangguan pemadaman bergilir,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Darmawan turut didampingi oleh jajaran direksi PLN. Antara lain; Direktur Manajemen Pembangkitan Rizal Calvary Marimbo, Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan Edwin Nugraha Putra, dan Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis Rakhmad Dewanto.
Di sisi lain, PLN juga mendorong percepatan penambahan stok batu bara pada sejumlah jaringan PLTU besar lainnya untuk menutup defisit setrum buntut gangguan dua pembangkit raksasa tersebut.
Beberapa PLTU besar yang telah menerima pasokan batu bara tambahan pada periode ini di antaranya PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai PLTU Suralaya 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9, PLTU Jawa 10 dan PLTU Indramayu yang mendukung sistem di Jawa Bagian Barat.
Sementara itu, beberapa PLTU lainnya di Jawa Bagian Timur yang mendapat tambahan pasokan batu bara di antaranya PLTU Paiton 1, PLTU Paiton 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyangkal adanya anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit.
Dia menegaskan, secara umum kebutuhan batu bara untuk PLN telah diantisipasi melalui penugasan wajib pasok dalam negeri atau DMO ke perusahaan dalam negeri.
Total kebutuhan batu bara PLN, kata dia, mencapai sebanyak 154 juta ton. Dari total tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM juga telah memberi penugasan sekitar 180—190 juta ton.
"Artinya, tinggal [atau masih sisa] sekitar 18 juta ton kan? Di mananya ada kekurangan? Teknisnya, untuk di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah teknis manajemen logistik PLN," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).
Sebelum itu, Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan tim pengadaan batu bara untuk PLN dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI.
Tim gabungan tersebut akan melibatkan lintas instansi, mulai dari internal Kementerian ESDM seperti Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) serta Inspektorat Jenderal, hingga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pihak PLN sendiri.
“Agar tidak ada dusta di antara kita, jangan kita baku tipu terus kerjanya. Jadi kerjanya aku mau riil-riil aja, aku capek [dengan praktik] 'ngomong sana lain, ngomong sini lain'. Ini [istilah] orang Papua bilang; 'tulis lain, baca lain, bikin lain'. Aku tau ada sesuatu,” kata Bahlil dalam RDP di Komisi XII, Senin (15/6/2026).
(azr/ros)
