Faktor yang lebih dominan sebenarnya justru datang dari kombinasi tekanan eksternal, pelemahan rupiah, serta meningkatnya premi risio terhadap aset-aset Indonesia.
Dalam beberapa bulan terakhir, rupiah jadi salah satu mata uang dengan kinerja terlemah di kawasan Asia. Meski kemudian sempat menguat setelah BI melakukan kenaikan suku bunga darurat pada awal Juni, posisi rupiah masih berada jauh di atas level psikologis Rp17.000/US$. Artinya, tekanan terhadap rupiah sebenarnya belum sepenuhnya mereda.
Di sisi lain, langkah BI kali ini juga tak bisa dilepaskan dari perubahan lanskap kebijakan moneter global, khususnya Amerika Serikat (AS). Bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) di bawah kepemimpinan baru, Kevin Warsh, mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,5%-3,75%.
Bukan hanya itu, proyeksi terbaru para pejabat The Fed, malah justru menunjukkan semakin banuak anggota The Fed yang memperkirakan kenaikan suku bunga tambahan masih diperlukan tahun ini.
Setidaknya, 9 dari 19 orang pejabat The Fed mulai memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga pada tahun ini.
Pasar merespons proyeksi terbaru pejabat The Fed yang menunjukkan semakin banyak pembuat kebijakan memperkirakan perlunya kenaikan suku bunga setidaknya sekali tahun ini. Sehingga berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil US Treasury, alias obligasi pemerintah AS.
Dengan The Fed masih membuka peluang setidaknya satu kali kenaikan suku bunga lagi tahun ini hingga 4%, Lionel Priyadi, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas, mengatakan BI kemungkinan perlu melanjutkan pengetatan moneter secara bertahap.
Dia mengatakan meski saat ini selisih suku bunga (policy rate spread) antara BI dan The Fed telah mencapai 200 bps, BI masih perlu menaikkan suku bunga mininal dua kali hingga ke level 6,25%.
"Masih perlu kenaikan lebih lanjut menjadi minimal 225 bps agar rupiah bisa stabil hingga awal tahun depan," kata Lionel kepada Bloomberg Technoz.
Tantangan Eksternal
Kenaikan BI Rate secara agresif ini terjadi di tengah lanskap global kurang kondusif. Efek perang Iran menghantam perekonomian global, tak terkecuali AS.
Di sisi lain, perkembangan negosiasi antara AS dan Iran terkait kesepakatan penyelesaian konflik di Timur Tengah diperkirakan masih akan berlangsung sangat dinamis.
"Sehingga, memerlukan kewaspadaan serta penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik," sebut Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Senada, Faisal Rachman, Ekonom Bank Permata, menilai kesepakatan damai antara AS dan Iran masih rapuh karena isu utama terkait program nuklir Iran belum terselesaikan dan tetap menjadi risiko bagi keberlanjutan kesepakatan tersebut.
Selain itu, perkembangan konflik yang melibatkan Israel dan Lebanon juga berpotensi menghambat implementasi kerangka perdamaian.
"Karena itu, inflasi global berpotensi bertahan tinggi lebih lama, memperkuat peluang sikap hawkish The Fed berlanjut," kata Faisal.
Faisal menambahkan, tantangan tersebut mendorong kenaikan premi risiko aset keuangan di pasar negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.
Dia menyebut, saat ini sentimen investor juga diperkirakan tetap berhati-hati menjelang sejumlah agenda penting, termasuk tinjauan klasifikasi pasar oleh MSCI pada Juni mendatang, serta penilaian peringkat utang Indonesia oleh S&P Global Rating pada Juli 2026.
Setali tiga uang dengan Lionel, Faisal memproyeksikan BI dapat mempertahankan kebijakan moneter lebih ketat, bahkan membuka ruang bagi kenaikan suku bunga tambahan jika ketidakpastian bertahan tinggi dalam periode yang lebih panjang panjang.
Namun, dia mengatakan jika risiko eksternal dan domestik mulai mereda serta kondisi pasar keuangan kembali stabil, kebutuhan untuk melakukan pengetatan lebih lanjut akan berkurang.
"Dalam kondisi tersebut, BI akan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menyesuaikan kebijakan sesuai perkembangan fundamental ekonomi," sebut Faisal.
Pada akhirnya, keputusan BI yang kembali menaikkan suku bunga menggambarkan bahwa perang melawan volatilitas nilai tukar belum berakhir.
Era suku bunga tinggi sekarang bukan lagi respons sementara terhadap gejolak pasar, tapi telah menjadi konsekuensi dari lingkungan moneter global yang telah berubah.
Konsekuensi Ekonomi
Suku bunga tinggi sebenarnya akan meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha maupun rumah tangga. Kredit investasi berpotensi melambat, konsumsi dapat tertahan, dan ekspansi sektor swasta menjadi lebih berhati-hati.
Pada saat yang sama, pemerintah juga menghadapi biaya pendanaan (cost of fund) yang lebih mahal karena yield obligasi negara berpotensi bergerak naik mengikuti ekspektasi suku bunga.
Risiko tersebut menjadi semakin relevan ketika sejumlah indikator domestik mulai menunjukkan sinyal moderasi.
Dalam Survei Konsumen BI edisi Mei, sinyal optimisme konsumen mulai menurun. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun menjadi 120 pada periode Mei. Turun dibandingkan posisi April yang sebesar 123.
Di sisi lain, data Survei Konsumen juga menggambarkan bahwa tabungan konsumen mulai menurun. Rasio tabungan (saving ratio) tercatat turun menjadi 17,5% pada Mei, dari posisi April sebesar 18,2%.
Di saat yang sama, rasio cicilan meningkat menjadi 10,2% dari sebelumnya 9,7%. Meski begitu, konsumsi tetap terjaga di level 72,3%, dari posisi sebelumnya 72,1%.
Angka konsumsi yang masih terjaga mengindikasikan bahwa rumah tangga tetap mempertahankan konsumsinya, meski harus mengorbankan tabungan dan menambah beban cicilan. Secara makro, pola ini terjadi jika pendapatan tidak tumbuh secepat kebutuhan pengeluaran.
Terkait hal ini, BI mengambil langkah akomodatif dengan melonggarkan kebijakan Kartu Kredit, dengan memberikan relaksasi minimum pembayaran maupun denda keterlambatan.
BI melihat volume transaksi kartu kredit terus meningkat mencapai 45,4 juta transaksi, tumbuh secara tahunan menjadi 8,6%. Sementara, nilai traksaksinya tumbuh sebesar 13,4% mencapai Rp42,9 triliun.
"Dengan adanya tekanan daya beli masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan, kita melihat perlu untuk mendukung pertumbuhan, dan bisa dimanfaatkan masyarakat utamanya untuk level menengah sebagai buffer masyarakat sebagai consumption dan dapat berujung pada pertumbuhan kredit," sebut Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta.
Prospek Kredit di Era Bunga Tinggi
Sementara itu, Destry Damayanti, Deputi Gubernur BI, menyebut undisbursed loan atau pinjaman yang belum dicairkan hampir menyentuh sekitar Rp2.000 triliun, menunjukkan likuiditas tetap terjaga. Di sisi lain, BI juga optimis terhadap pertumbuhan kredit perbankan.
"Kita lihat di bulan Mei pertumbuhan kredit mencapai sekitar 11,5%, dan lebih terfokus pada kredit investasi, diikuti kredit modal kerja yang tumbuh sekitar 8%, artinya ada pertambahan kredit yang produktif," kata Destry.
Dia menambahkan masih banyak sektor yang pertumbuhan kreditnya berada jauh di bawah nilai potensinya. Destry menyebut sektor tersebut terdiri dari pertanian, pengangkutan, dan sektor perdagangan.
"Sehingga ini memberi peluang ke depan untuk perbankan, bisa menyalurkan pada sektor-sektor yang mempunyai potensi besar, tapi saat ini pasokan kreditnya masih di bawah potensi," sebut Destry.
(dsp)
