"Jangan barang udah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tetapi kalau tidak dieksekusi kan enggak sampai di power plant. Ini dibutuhkan kolaborasi kerja sama dan transparansi termasuk harga. Ini semua dalam rangka pertanggungjawaban moral," ujar Bahlil.
Bahlil menambahkan, di sektor hulu, PLN menikmati subsidi berupa patokan harga batu bara maksimal melalui kebijakan domestic price obligation (DPO) seharga US$70/ton untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta harga gas bumi tertentu (HGBT).
Sementara itu, di sektor hilir, negara memberikan kompensasi dan subsidi atas tarif dasar listrik (TDL) untuk golongan masyarakat tertentu.
Beban APBN
Menurut Bahlil, tingginya opex PLN akan secara otomatis memperberat APBN akibat skema margin yang berlaku. Jika manajemen tidak diawasi secara presisi, potensi pembengkakan biaya akan sangat besar dan merugikan negara.
“Ini dibutuhkan kolaborasi kerjasama dan transparansi termasuk harga. Ini semua dalam rangka pertanggungjawaban moral,” ucapnya.
Sebelumnya, Bahlil mengumumkan pembentukan tim pengadaan batu bara untuk PLN dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Tim gabungan tersebut akan melibatkan lintas instansi, mulai dari internal Kementerian ESDM seperti Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) serta Inspektorat Jenderal, hingga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pihak PLN sendiri.
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang]. Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Bahlil juga menyebut pemerintah sebenarnya telah memberikan penugasan atau DMO kepada perusahaan-perusahaan batubara sebesar kurang lebih 190 juta ton dengan kuota untuk PLN sebesar 154 juta ton.
Kendati demikian, realisasi di lapangan belum berjalan mulus, PLN masih kekurangan 20 juta ton batu bara untuk pasokan mereka tahun ini.
“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil.
(smr/wdh)
