“Jadi perlu dievaluasi terkait PMK itu, kemudian batasan yang kurang dari 3 miliar ini diatasi, kemudian dinaikan, kemudian memberi kesempatan kepada pabrik rokok untuk memproduksi rokok yang memang bisa dibeli untuk kalangan menengah kebawah,” kata Andi.

Menurutnya pelonggaran tersebut akan membuat peredaran rokok ilegal akan berkurang sekaligus juga akan memperluas lapangan kerja.

“Kemudian [pelonggaran tersebut] memberi kesempatan kepada pabrik rokok untuk memproduksi rokok yang memang bisa dibeli untuk kalangan menengah kebawah. Ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan, Pak. Ini penting, lapangan pekerjaan, kemudian mesin-mesin dari pabrik-pabrik itu juga bisa optimal,” katanya.

Minta Peningkatan Cukai dari Barang Ilegal Luar Negeri

Andi juga meminta peningkatan pendapatan cukai dapat dilakukan tak hanya dengan mengejar pendapatan cukai rokok saja, namun juga dengan mengejar pendapatan cukai lainnya.

“Cobalah mengejar pendapatan cukai dari barang-barang ilegal luar negeri yang masuk banyak sekali dan seakan-akan kita tutup mata,” kata

Sebagai informasi, penerimaan negara yang berasal dari bea dan cukai mencatatkan kenaikan sebesar 0,6% secara year-on-year  (yoy) menjadi sebesar Rp100,6 triliun. Artinya pendapatan dari sektor ini berkontribusi sebesar 29,9% terhadap APBN.

Penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp16,4% atau tumbuh 6,4% secara yoy yang didorong oleh peningkatan bea masuk dari komoditas LPG dan kebutuhan proyek, sedangkan penerimaan bea keluar mengalami kontraksi sebesar 17,5% (year on year) atau senilai Rp9,3 triliun.

Meskipun masih terkontraksi, penerimaan bea keluar mulai mengalami perbaikan sejalan dengan penguatan harga CPO di bulan Maret dan April 2026. Sementara itu, penerimaan cukai tumbuh sebesar 2,2% yoy atau senilai Rp74,8 triliun yang dipengaruhi oleh peningkatan produksi rokok pada triwulan I-2026

(ell)