Dalam kesempatan yang sama, Taruna menjelaskan pagu indikatif BPOM untuk tahun anggaran 2026 saat ini hanya sebesar Rp1,4 triliun atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, pihaknya kembali mengusulkan tambahan anggaran kepada DPR.
"Anggaran kita tahu bahwa anggaran indikatifnya Badan POM turun dibanding tahun lalu, sekarang Rp1,4 triliun. Tapi itu masih bisa berubah, oleh karena itu kami berjuang mengusulkan untuk ditambah anggarannya," kata dia.
BPOM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun sehingga total anggaran lembaga tersebut menjadi Rp4,2 triliun. Taruna menilai usulan tersebut sesuai dengan besarnya tanggung jawab BPOM dalam mengawasi obat, makanan, dan berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat.
"Tambahannya Rp2,7 triliun, jadi totalnya menjadi Rp4,2 triliun. Sangat logis semua alasan-alasan yang kami lakukan, karena itu berdasarkan tupoksi yang Badan POM miliki. Kita ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80, Badan POM bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan serta semua produk yang dikonsumsi oleh rakyat kita, baik premarket maupun post market," jelasnya.
Ia juga menegaskan BPOM memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas Presiden, termasuk MBG. Berdasarkan aturan yang berlaku, BPOM menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap program tersebut.
"Tanggung jawab yang sangat besar itu meliputi program-program prioritas Presiden. Seperti misalnya Makan Bergizi Gratis, Badan POM telah ditugasi oleh Peraturan Presiden Nomor 115. Intinya, satu-satunya lembaga pengawas untuk Makan Bergizi Gratis ini adalah Badan POM," tegas Taruna.
(dec/del)
