Said menjelaskan dirinya akan mendorong kajian yang lebih komprehensif mengenai formula kenaikan upah dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, terdapat empat variabel utama yang memengaruhi penciptaan lapangan kerja, yakni tingkat upah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan teknologi.
“Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam Penasihat Khusus Presiden ini sebelum itu terjadi kami akan membuat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah, bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Selain isu upah, Said menyebut salah satu agenda besar yang akan menjadi perhatian adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Ia menegaskan pendekatan yang akan ditempuh bukan hanya berpihak kepada pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai apabila operasional perusahaan terganggu. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepentingan bisnis.
Ia menambahkan pemerintah juga perlu mengedepankan dialog antara pekerja dan pengusaha, terutama ketika perusahaan menghadapi tekanan bisnis yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebelum mengambil langkah PHK, menurut Said, perusahaan dapat mempertimbangkan berbagai alternatif seperti pengurangan jam kerja atau penyesuaian sistem kerja.
Said juga memastikan dirinya akan turun langsung ke lapangan apabila terdapat ancaman PHK massal. Ia menilai peran serikat buruh tetap penting dalam menjaga komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Pak Presiden Prabowo memberi ruang yang seluas-luasnya kepada serikat buruh. Kita ajak dialog pengusahanya," pungkasnya.
(mef/ain)
