“Jadi 24.000 hektare ini kita akan melakukan verifikasi bersama [Kementerian] ATR BPN, Kementerian SDM dan juga PLN, di Pulau Jawa,” ungkapnya.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, masalah oversupply listrik mayoritas terjadi di sistem Jawa-Bali.
Masalah oversupply listrik di Jawa-Bali mulai terasa sangat signifikan sejak tahun 2020 (saat pandemi COVID-19) dan puncaknya terjadi pada 2024.
Sebagai gambaran, pada pertengahan hingga akhir tahun 2024, Kementerian ESDM mencatat sistem Jawa-Bali masih mengalami kelebihan kapasitas sekitar 4 GW. Akibat hal ini, Kementerian ESDM memutuskan mengundur sejumlah rencana commercial operation date (COD) pembangkit untuk mengurangi beban take or pay (ToP) yang harus ditanggung oleh PLN.
Meski begitu, dalam kondisi terkini atau periode 2025-2026, status oversupply di Jawa saat ini sudah resmi berakhir.
Pada Juni 2025, Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE memberikan peringatan ‘lampu kuning’ yang menyatakan bahwa Pulau Jawa tidak lagi surplus listrik karena adanya lonjakan konsumsi pasca-pandemi dan pertumbuhan industri digital contohnya seperti data center.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan PLTS 100 GW, yang disampaikannya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN.
"Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah membangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar,” ungkap Prabowo di Cebu, Filipina, Kamis (7/5/2026).
Selain itu, dalam sesi pleno utama pada rangkaian acara yang sama, Prabowo juga menekankan urgensi transisi energi hijau ini.
"Diversifikasi energi bukan lagi pilihan. Ini sangat penting, ini perlu. Kita harus bergerak lebih cepat. Kita harus melalui sumber alternatif dan kita harus mempersiapkan energi terbarukan,” tambahnya.
(smr/ros)
