Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak akan seburuk ketika terjadi krisis moneter 1998 silam.
Dengan keyakinan tersebut, Bendahara Negara mengimbau masyarakat untuk tak perlu panik dengan situasi pelemahan rupiah yang terjadi saat ini, karena dia mengklaim pondasi ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi yang baik.
"Tidak perlu panik, karena pondasi ekonomi bagus, kami tahu betul kelemahan di mana dan bisa kami perbaiki. Kita tidak akan sejelek seperti 1998 lagi, tidak akan jelek malah," kata Purbaya, Rabu (13/5/2026).
Dia mengaku akan mencari strategi yang tepat untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, "Dengan pondasi ekonomi kuat tidak akan terlalu susah sepertinya."
Dalam beberapa kesempatan, Purbaya beberapa kali meminta awak media untuk menanyakan solusi memperkuat rupiah kepada Bank Indonesia (BI). Menurut Purbaya, bank sentral yang memiliki wewenang untuk menjaga stabilitas rupiah.
"Ya itu tanya bank sentral, mereka yang berwenang dan saya yakin mereka bisa kendalikan," tegas Purbaya.
Dalam sebuah kesempatan, Purbaya mengaku akan membantu BI untuk memperkuat rupiah melalui intervensi di pasar obligasi, salah satunya melalui instrumen Bond Stabilization Fund (BSF). Intervensi dilakukan dengan membeli kembali obligasi untuk menahan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) sehingga investor asing betah menanamkan modalnya di pasar keuangan Indonesia.
Namun dalam perkembangannya, Purbaya mengubah pernyataannya dengan menyebut bahwa BSF baru akan diaktifkan kala terjadi krisis. Dia juga menegaskan bahwa upaya membantu menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi nasional membutuhkan waktu, dan tak bisa berdampak secara langsung dalam waktu singkat.
Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai bahwa rupiah melemah dalam jangka pendek akibat dua hal, yakni faktor kondisi global dan faktor musiman. Dari sisi global, salah satu penyebab pelemahan rupiah ialah harga minyak yang tinggi. Kemudian, suku bunga acuan bank sentral AS yang kembali meningkat yang turut mengerek yield obligasi AS dan memicu pelarian modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia, ke negara maju.
Dari sisi faktor musiman, dia menjelaskan permintaan dolar AS di pasar domestik meningkat pada periode April, Mei, dan Juni. Hal ini terjadi akibat adanya pembayaran repatriasi dividen korporasi, pembayaran utang, dan momentum ibadah haji.
Dalam kesempatan tersebut, Perry menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah memang undervalue atau berada di bawah harga wajar. Namun, dia meyakini kondisinya akan menguat dan stabil dalam waktu dekat karena fundamental ekonomi Indonesia kuat.
Perry juga membeberkan tujuh langkah yang akan dijalankan untuk memperkuat sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam waktu dekat. Pertama, BI akan terus melakukan intervensi, baik secara tunai, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di dalam negeri, maupun Non-Deliverable Forward NDF di pasar luar negeri. Pasar luar negeri yang dimaksud ialah Hong Kong, Singapura, Inggris, dan AS.
"Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu," tegas Perry.
Kedua, kembali menerbitkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk mendorong aliran modal asing masuk ke Indonesia atau capital inflow, untuk mengimbangi kondisi aliran modal keluar atau outflow di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar modal.
Ketiga, bank sentral akan terus membeli SBN di pasar sekunder. Sejak awal tahun sampai setidaknya akhir April 2026, BI telah membeli SBN di pasar sekunder sekitar Rp123,1 triliun.
"Kami akan melakukan koordinasi, termasuk nanti pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback (pembelian kembali SBN) dan segala macam, kami koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter," ungkap Perry.
Keempat, BI dan Kemenkeu akan bekerja sama menjaga likuiditas di perbankan dan pasar uang. Saat ini, likuiditas sudah lebih dari cukup, terindikasi dari pertumbuhan uang primer yang selalu dua digit.
Kelima, bank sentral menerbitkan kebijakan pembatasan pembelian dolar AS di pasar domestik tanpa underlying, dari semula US$100.000/orang/bulan, kini menurun menjadi US$50.000/dolar/bulan. Ke depan, pembatasan bahkan akan diturunkan lagi menjadi US$25.000/orang/bulan.
Keenam, upaya penguatan pasar intervensi di Offshore NDF agar lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore luar negeri. Selain itu, BI juga mengizinkan bank-bank domestik untuk ikut menjual Offshore NDF di luar negeri, sehingga pasokan lebih lebih banyak dan tentu akan memperkuat stabilisasi dari nilai tukar rupiah.
Ketujuh, peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar tinggi. Hal ini dilakukan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan stabilitas sistem keuangan terjaga.
DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani berencana memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meminta penjelasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi beberapa waktu terakhir.
"Ya tentu saja kami [DPR] akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal [pelemahan rupiah] tersebut," ujar Puan usai memimpin Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (12/5/2026.)
Dia mengingatkan agar jangan sampai depresiasi rupiah ini mempengaruhi ekonomi nasional secara keseluruhan, bahkan bisa membuat Indonesia menjadi terpuruk.
"Apa yang dilakukan pemerintah, termasuk BI, situasi ini jangan sampai pengaruh nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal. Bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," kata dia.
Dia menambahkan, DPR juga akan memasukkan pembahasan kondisi pelemahan rupiah ini ke dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, yang akan menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.
"Karenanya, itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang," tutur dia.
Ekonom
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan pelemahan rupiah semakin membukan peluang kenaikan suku bunga acuan BI atau BI Rate, tetapi keputusan tersebut tidak otomatis.
“Bank Indonesia pada April 2026 masih mempertahankan BI Rate di 4,75% karena inflasi masih dalam sasaran, namun BI juga menegaskan siap memperkuat kebijakan moneter apabila diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi,” kata Josua, Selasa (12/5/2026).
Apalagi menurut Josua, tekanan rupiah saat ini banyak dipicu oleh ketidakpastian global seperti konflik Timur Tengah, permintaan dolar domestik yang besar, arus keluar portofolio, serta kekhawatiran pasar terhadap kesinambungan fiskal.
Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, BI biasanya akan lebih dahulu memperkuat intervensi valas, menjaga daya tarik instrumen moneter, dan mengelola likuiditas sebelum menaikkan suku bunga acuan.
“Namun, bila rupiah bertahan di atas Rp17.500, pelemahan makin cepat, cadangan devisa terus terpakai, dan ekspektasi inflasi mulai terganggu, maka kenaikan BI Rate sebesar 25bps menjadi opsi kebijakan bisa dapat dipertimbangkan,” kata Josua.
Korporasi Perbankan
PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengakui bahwa pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat adanya tantangan likuiditas industri perbankan.
Terlebih, saat ini rupiah yang masih bertengger di angka Rp17.500/ US$, membuat BI sebagai otoritas moneter musti melakukan intervensi dengan sempat menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ke level 6,5% meski akhirnya turun ke 6,4% jumat lalu.
“Di tengah pelemahan rupiah dan kenaikan imbal hasil SRBI, BTN melihat adanya tantangan terhadap likuiditas industri perbankan karena kompetisi penghimpunan dana menjadi lebih ketat dan cost of fund berpotensi meningkat,” kata Corporate Secretary BTN Ramon Armando kepada Bloomberg Technoz, Rabu (13/5/2026).
Meski demikian, Ramon berpendapat bahwa dampak dari kedua variabel tersebut ke BTN relatif terjaga lantaran bisnis dari salah satu bank Himbara tersebut didominasi pembiayaan perumahan berbasis rupiah dengan eksposur valas yang terbatas.
“Ke depan, BTN akan tetap fokus menjaga likuiditas secara prudent melalui penguatan dana murah, penyesuaian pricing secara selektif, serta tetap mendorong pertumbuhan kredit secara hati-hati dengan mengedepankan kualitas aset dan kemampuan bayar debitur agar pertumbuhan tetap sehat dan berkelanjutan,” kata Ramon.
APINDO
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memandang pelemahan rupiah telah menjadi atensi dalam dunia usaha di Tanah Air. Pihaknya mendesak pemerintah harus menanggapinya dengan serius.
“Menyentuh level psikologis baru di Rp17.500 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha, dan perlu direspons secara serius dan terkoordinasi karena secara paralel terus menciptakan level baru all-time low (ATL/terendah sepanjang masa),” tutur Shinta kepada Bloomberg Technoz, Selasa (12/05/2026).
Bagi dunia usaha, lanjut dia, pihaknya melihat situasi ini sebagai guncangan eksternal (external shock) yang memperkuat tekanan pada struktur biaya dan arus kas perusahaan. Pelemahan rupiah secara langsung pun meningkatkan biaya impor, karena struktur industri nasional masih amat bergantung terhadap bahan baku dari luar negeri.
Shinta menerangkan, hingga kini terdapat kurang lebih 70% bahan baku manufaktur berasal dari impor, dengan kontribusinya mencapai sekitar 55% dalam struktur biaya produksi. Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah bakal langsung tercermin pada peningkatan biaya input mata uang tersebut.
(lav)
