“Ada kebijakan lain yang akan memperkuat pendapatan dari sektor SDA. Kami ikutin saja dari Pak Bahlil nanti seperti apa. Tapi akan ada perubahan yang [..] tanpa itu pun pendapatan kami akan meningkat. Yang penting untuk saya itu,” tutur Purbaya.
Dia memastikan penerimaan negara juga akan meningkat signifikan. Berdasarkan perhitungan Kemenkeu, tarif royalti hingga BK dapat menyumbang pendapatan negara hingga lebih dari Rp200 triliun.
“Tapi hitungan kami kelihatannya lebih tinggi dibandingkan kalau kita terapkan langkah-langkah yang sebelumnya. Angkanya fantastis yang itu langkah baru. Tapi saya akan tunggu berapa yang akan dikasih ke saya sebetulnya hitam di atas putih. [penerimaan tembus di atas Rp200 triliun] yang disebutkan sih lebih,” jelas dia.
Sebelumnya, Bahlil telah mengumumkan menunda rencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 yang mulanya dilakukan untuk menaikkan tarif royalti komoditas mineral.
Bahlil menyatakan usulan tarif royalti yang sempat diungkapkan ke publik adalah besaran awal yang didapatkan berdasarkan kajian internal. Sesi dengar pendapat publik tersebut dilakukan sebagai salah satu bagian dalam langkah menyusun beleid baru.
Bahlil menyatakan keputusan menunda kenaikan royalti dilakukan usai mendengar tanggapan dari pelaku usaha, tetapi dia belum dapat mengungkapkan hingga kapan rencana kenaikan tarif royalti mineral ditunda.
“Selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas atau tidak, harus kita membangun formulasi baru, ya saya sebagai menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu dan itu kan belum menjadi keputusan,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (11/5/2026).
Bahlil menyatakan bakal menyusun formulasi royalti yang saling menguntungkan, baik bagi pemerintah dan penambang.
“Maka ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung, tetapi juga pengusaha harus untung,” tegas Bahlil.
Tak hanya itu, Bahlil turut mengumumkan penundaan rencana pengenaan BK terhadap produk turunan nikel. Bahlil mengklaim terbuka atas masukan yang diberikan oleh pelaku usaha, sehingga bakal menyiapkan formulasi penghitungan bea keluar nikel yang sama-sama menguntungkan untuk pemerintah dan perusahaan nikel.
“Saya pikir semuanya kita akan akomodir, dan ini kita pending dulu sambil kita bikin formulasi yang baik. Formulasi yang baik seperti apa? Yang bijak, baik untuk negara maupun untuk teman-teman swasta,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (11/5/2026).
Bahlil menyatakan salah satu alasan rencana pengenaan bea keluar nikel adalah produk hilirisasi nikel masih belum dikembangkan hingga tingkat yang lebih hilir atau masih sekitar 40%.
Pemerintah padahal sudah memberikan berbagai insentif kepada perusahaan smelter nikel.
(lav)
