Di sisi lain, dia menilai para pengusaha tambang juga telah mengkalkulasi dengan cermat mengenai hasil investasi yang diharapkan berdasarkan kondisi terkini, termasuk memperhitungkan skema bagi hasil sesuai aturan yang berlaku.
Sudirman memandang pengubahan skema bagi hasil pertambangan bakal memberikan dampak signifikan terhadap kalkulasi hasil investasi yang telah ditanamkan.
“Sehingga adanya jaminan kepastian hukum dan regulasi sangat diperlukan oleh para pengusaha yang telah menanamkan investasinya di sektor pertambangan,” kata Sudirman.
Adapun, rencana pengubahan sistem bagi hasil tersebut dicanangkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketika industri pertambangan lesu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,61% secara year on year (yoy).
Berdasarkan lapangan usaha, industri pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi 21,4%, pada saat lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan pada kuartal pertama tahun ini.
Bahlil mengaku sedang mengkaji mengubah sistem bagi hasil pertambangan, menjadi seperti sistem bagi hasil di industri hulu migas.
Dia menyatakan pemerintah sedang berencana melakukan penataan kembali pada sektor pertambangan, sehingga hasil pertambangan di Indonesia dapat lebih besar dinikmati oleh negara, alih-alih oleh pihak lainnya.
“Khususnya pertambangan-pertambangan—baik yang lama maupun yang baru — itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal dan ini kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita,” kata Bahlil kepada awak media, di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).
Di industri migas dikenal dua mekanisme utama sistem bagi hasil, yakni cost recovery dan gross split.
Pada skema cost recovery, kontraktor dapat terlebih dahulu mengembalikan biaya operasi yang telah dikeluarkan dari hasil produksi sebelum dilakukan pembagian dengan negara.
Sementara itu, pada skema gross split, tidak ada penggantian biaya operasi, tetapi pembagian hasil dilakukan langsung berdasarkan porsi yang telah ditetapkan sejak awal kontrak.
“Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang mencoba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” tegas Bahlil.
(azr/wdh)
