Keputusan Danantara terbaru, lanut Huda, akan merusak ekosistem industri ride-hailing yang selama ini sudah terbentuk secara organik. Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini juga dianggapnya sebagai langkah heroik tanpa perhitungan matang bisa berdampak negatif jangka panjang.
“Sangat disayangkan jika ekosistem yang sudah terbentuk bisa rusak ketika ada regulator yang kepengen heroik, masuk ke pasar tanpa ada perhitungan,” ucap Huda.
Pendapat berbeda dilontarkan Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, yang menyebut masuknya pemerintah sebagai pemegang saham GOTO dinilai menandai babak baru industri ride-hailing nasional, di mana, era perang subsidi dan bakar uang demi merebut pelanggan diprediksi akan segera berakhir.
Ia sebut intervensi pemerintah dalam industri ride-hailing bukan langkah yang berlebihan, melainkan sebuah keniscayaan mengingat distorsi pasar yang selama ini terjadi. "Intervensi ini tidak layak disebut terlalu jauh jika tujuannya memperbaiki distorsi pasar yang selama ini membebani pengemudi dan mendorong persaingan yang merusak keberlanjutan usaha," kata Syafruddin.
“Dalam struktur seperti itu, negara tidak bisa bersikap pasif lalu berharap persaingan akan sehat dengan sendirinya," katanya. Negara justru perlu hadir ketika pasar gagal membagi manfaat secara adil, Syafruddin meyakini.
(mef/wep)
