Dalam kaitan itu, kata dia, penetapan angka 8% tersebut tidak serta-merta dilepaskan dari basis kajian yang sangat rinci. Apalagi, kebijakan juga dilakukan terlalu cepat.
"Jika angkanya tidak ditopang oleh cost structure analysis yang transparan dan komprehensif, maka risiko kebijakannya akan sangat tinggi. Terlihat pro-pekerja dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menciptakan distorsi dalam jangka menengah," tutur dia.
Dalam kondisi itu, kata dia, maka tidak mungkin aplikator akan berpotensi menaikkan harga ke konsumen. Mereka juga bisa menurunkan insentif ke driver, hingga melakukan efisiensi secara agresif.
"Kalau terlalu dalam dan terlalu cepat, risiko utamanya adalah mengganggu keseimbangan ekosistem karena tarif ke konsumen, insentif mitra, dan margin perusahaan saling terkait," lanjutnya.
Di sisi lain, kata dia, pernyataan tersebut juga langsung diutarakan oleh Prabowo dalam pidatonya dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 12 Mei lalu.
Dalam konteks itu, kebijakan yang dilontarkan Kepala Negara tersebut dinilainya jelas akan sarat akan pesan politik dan ekonomi yang kuat akan nuansa populisme.
"Jadi, ada kemungkinan kombinasi isu dan tujuan. Di satu sisi ada niat korektif terhadap isu kesejahteraan mitra, tetapi cara komunikasinya cenderung populis karena mendahului publikasi desain kebijakan utuhnya." kata dia.
Isu Ketenagakerjaan
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno memperkirakan akan ada risiko terburuk dari kebijakan tersebut; yakni efisiensi besar-besaran perusahaan aplikator yang akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Yang jelas pendapatannya akan berkurang. Nanti kalau nggak dikasih, [manajemen perusahaan] bilang, 'saya tutup saja [perusahaannya]. Pengangguran luar biasa itu nanti. 5 juta nganggur," kata Djoko, yang juga Dewan Penasehat Masyaraka Transportasi Indonesia (MTI).
Sama dengan Djoko, Ronny juga mengkhawatirkan hal tersebut. Jika margin terkekan dan inevstor melihat adanya peningkatan risiko regulasi, maka tekanan profitabilitas akan semakin keras.
"Namun, PHK bukan satu-satunya risiko. Yang sering luput adalah penurunan kualitas layanan dan berkurangnya peluang penghasilan mitra dalam jangka panjang karena ekosistemnya menyusut. Jadi risikonya bukan hanya ke perusahaan, tapi ke keseluruhan supply-demand equilibrium di platform," kata dia.
(ain)
