Dengan demikian, kebutuhan umpan untuk pabrik pemurnian (smelter) juga mengalami penyesuaian pasokan dari penambang.
Bloomberg Technoz sudah berupaya mengonfirmasi mengenai hal ini kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai hal tersebut. Namun, belum ada tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Adapun, Filipina merupakan salah satu sumber impor bijih nikel yang didatangkan oleh Indonesia. Di sisi lain, saat ini industri smelter nikel domestik disebut mengalami defisit bijih sekitar 100 juta ton gegara pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) sebelumnya mengungkapkan impor bijih nikel dari Filipina berpotensi menyentuh 30 juta ton pada tahun ini, atau lebih tinggi dua kali lipat dari total impor sepanjang 2025 sebanyak 15 juta ton, gegara pemangkasan produksi bijih.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusuma menjelaskan kapasitas produksi fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel di Indonesia pada tahun ini akan mencapai 2,7 juta ton kering atau dry metric ton (dmt) nikel kelas 1 dan kelas 2.
Arif menyatakan Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 40—50 juta ton basah atau wet metric ton (wmt) bijih saprolit dan limonit pada 2026 dari besaran tahun lalu sekitar 300 juta dmt.
Dengan demikian, bijih nikel yang dibutuhkan sepanjang tahun ini berpotensi naik menjadi 340—350 juta ton.
Sementara itu, jika produksi bijih Indonesia pada 2026 dipangkas menjadi 260—270 juta ton, terdapat kekurangan pasokan dalam negeri sekitar 100 juta ton bijih.
Sekadar catatan, akhir bulan lalu APNI memberikan sinyal Prabowo dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr bakal meneken kesepakatan di sektor pertambangan mineral, terutama soal nikel.
Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menyatakan dirinya bakal segera menggelar rapat dengan otoritas terkait untuk mempersiapkan pertemuan tersebut.
Namun, dia masih belum mengungkapkan kisi-kisi kesepakatan yang rencananya diteken Indonesia dan Filipina tersebut.
Meidy mengaku bakal memberikan pandangan asosiasi terkait dengan Harga Patokan Mineral (HPM) baru, prediksi setoran dari royalti dan perpajakan, dan sejumlah isu lainnya.
“Pekan depan ketika saya kembali ke Jakarta, kami akan pergi ke Filipina bersama Presiden untuk membuat kesepakatan lain di depan dua Presiden; Presiden Indonesia dan Presiden Filipina pada 7—8 Mei; bulan depan,” kata Meidy dalam webinar Shanghai Metals Market (SMM), Selasa (28/4/2026).
“Ya, mereka akan bertanya kepada saya tentang HPM baru, apa dampak besarnya, prediksi royalti dan pendapatan pajak hingga akhir tahun ini, khususnya dari nikel,” ucap Meidy.
(wdh)
