Badiul memprediksi jika harga BBM bersubsidi tersebut masih terus ditahan, maka terdapat tambahan beban fiskal mencapai Rp140 triliun dalam satu tahun.
Meskipun begitu, dia meyakini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih memiliki ruang untuk menutup tambahan beban subsidi dan kompensasi energi tersebut.
Dia memandang keputusan menahan harga BBM bersubsidi menjadi langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, termasuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial.
“Akan tetapi, secara fiskal jelas tidak berkelanjutan. Artinya, kebijakan ini bukan menghilangkan beban, melainkan menundanya ke depan dengan konsekuensi yang lebih besar,” ungkap Badiul.
Lebih lanjut, Badiul memandang pemerintah masih dapat menahan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini, sembari memantau perkembangan konflik di Timur Tengah.
Jika nantinya pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka harus dilakukan secara terukur dan berharap.
“Kalau penyesuaian dilakukan dampaknya terhadap inflasi diperkirakan sekitar 1%—1,5%. Di sisi lain, hal ini bisa menghemat anggaran subsidi hingga Rp100—150 triliun. Jadi pilihan kebijakan saat ini pada dasarnya adalah menimbang antara stabilitas sosial jangka pendek dan kesehatan fiskal jangka menengah,” tegas dia.
Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar tidak bakal mengalami kenaikan harga pada tahun ini.
“Sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya ya,” kata Bahlil kepada awak media di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026).
Bahlil menyatakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sepanjang Januari hingga April 2026 tercatat sekitar US$77/barel, atau lebih tinggi sekitar US$7 dari asumsi ICP dalam APBN 2026 sebesar US$70/barel.
Untuk itu, dia menyatakan perbedaan harga ICP terkini dengan asumsi dalam APBN 2026 sekitar US$7/barel tidak bakal memberatkan anggaran negara.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memastika harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 dengan rerata harga minyak dunia mencapai US$100/barel di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Purbaya menegaskan pemerintah telah berhitung secara terperinci bahkan hingga kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam konflik geopolitik terhadap perekonomian RI.
“Kami siap tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata harga minyak dunia US$100/barel sudah dihitung. Kalau nonsubsidi bukan hitungan kami. [BBM] subsidi aman enggak usah takut, kami sudah hitung,” tegas Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).
Bendahara Negara menjelaskan Kementerian Keuangan telah mengkalkulasi harga minyak dunia ketika mencapai US$80/barel, US$90/barel, serta US$100/barel, bahkan hingga mitigasi harga minyak dunia ke APBN.
Harga minyak Brent untuk pengiriman Juli turun 0,1% menjadi US$108,11/barel pada pukul 12:49 siang hari ini di Singapura. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni turun 0,3% menjadi US$101,61/barel.
Adapun, anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp381,3 triliun.
Dari sisi volume, kuota JBKP Pertalite Pertalite ditetapkan 29,26 juta kiloliter (kl) atau turun 6,28% dari tahun lalu sejumlah 31,2 juta kl.
Sementara itu, kuota JBT Solar ditetapkan sebesar 18,64 juta kl atau turun 1,32% dibandingkan dengan porsi 2025 sebanyak 18,8 juta kl.
(wdh)
