"Masuknya Danantara ke dalam struktur pemegang saham GOTO dan potensi keterlibatannya dalam Grab memicu spekulasi merger antara kedua raksasa tersebut. Jika Danantara bertindak sebagai jembatan untuk merger Grab-Gojek, maka akan tercipta entitas gabungan yang menguasai 91% pasar Indonesia," seperti dikutip dari riset ISEAI, Minggu (3/5/2026).
Secara kritis, isu merger tersebut menciptakan kontradiksi. Di satu sisi, pemerintah ingin menurunkan komisi menjadi 8% untuk membela rakyat (pengemudi). Di sisi lain, menciptakan monopoli pasar justru berisiko merugikan konsumen (penumpang) di masa depan karena tidak adanya persaingan harga.
Namun, pembelaan pihak pemerintah adalah, industri ini membutuhkan konsolidasi untuk menghentikan pembakaran uang yang tidak produktif dan menciptakan satu platform nasional yang stabil dan teratur di bawah pengawasan negara.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah memiliki saham dalam bisnis transportasi digital. Akan tetapi, dia tidak memerinci aplikator ojek online (ojol) yang dimaksud.
Hal itu disampaikan Dasco saat pimpinan DPR menerima audiensi peserta unjuk rasa Hari Buruh di Kompleks Parlemen, Jumat (1/5/2026).
“Karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham, gitu,” kata Dasco dalam rapat.
Mulanya, Dasco menyebut sistem kebijakan bagi mitra ojol akan disesuaikan secara perlahan namun tetap akan ada kepastian karena pemerintah telah memiliki sebagian saham dalam aplikator bisnis layanan ride hailing tersebut.
Dia juga memastikan mitra pengemudi ojol akan mendapatkan hasil kerja minimal 92%. Artinya, potongan biaya untuk platform pengelola aplikator bakal dipangkas yang semula mendapatkan 20% kini hanya 8%.
(red)
