Ia menjelaskan, salah satu keunggulan kampus adalah kemampuannya mengintegrasikan sistem pangan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Dalam konteks ini, SPPG dinilai dapat menjadi penghubung antar rantai tersebut.
“Keunggulan kampus adalah kemampuan mengintegrasikan sistem pangan sebagai ekosistem dari hulu ke hilir, mulai produksi, pengolahan, hingga konsumsi dan gizi. SPPG dapat menjadi simpul yang menghubungkan rantai tersebut secara efisien,” kata Alim.
Dengan pendekatan tersebut, MBG tidak hanya menjadi program penyediaan makanan semata, tetapi juga dapat berkembang menjadi model inovasi sistem pangan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Dari sisi dampak, IPB menekankan pentingnya intervensi yang terukur terhadap penurunan stunting. “Melalui desain menu berbasis kebutuhan lokal dan monitoring ilmiah, MBG menjadi investasi human capital, bukan sekadar pemenuhan konsumsi,” ujarnya.
Selain itu, keberadaan SPPG di kampus juga dinilai dapat berfungsi sebagai ruang pembelajaran langsung. Alim mengatakan, “SPPG juga bisa menjadi living lab bagi kampus. Mahasiswa bisa belajar langsung dari praktik nyata (experiential learning), mulai dari manajemen rantai pasok pangan, formulasi gizi, hingga operasional layanan publik," katanya.
Ia menambahkan, manfaat tersebut juga dirasakan oleh kalangan akademisi. “Dosen dan peneliti bisa mengembangkan riset berbasis data lapangan yang real-time. SPPG berpotensi menjadi inkubator lahirnya inovasi pangan dan model bisnis baru yang berbasis teknologi dan kebutuhan sosial,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu dikelola dengan baik. “Namun, terdapat risiko yang perlu dikelola, seperti potensi beban sumber daya kampus, tantangan operasional pada skala besar, serta pergeseran peran kampus menjadi terlalu teknis-operasional. Tanpa tata kelola yang kuat, efektivitas program bisa menurun,” kata Alim.
Saat ini, IPB masih berfokus menjalankan peran sebagai Center of Excellence (CoE) untuk program PPG-MBG sesuai penugasan dari Kementerian PPN/Bappenas, dengan dukungan UNICEF dan Badan Gizi Nasional. Peran ini menitikberatkan pada penjaminan kualitas, keamanan, serta desain model ekosistem pangan dari hulu ke hilir.
IPB menilai keberadaan CoE tidak hanya berfokus pada operasional dapur, tetapi juga pada pengembangan standar dan model yang dapat direplikasi oleh SPPG lain di berbagai daerah. Dengan pendekatan tersebut, kampus diharapkan tetap berkontribusi strategis tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai institusi pendidikan dan riset.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengutarakan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dadan, kampus didorong untuk membangun dan mengelola SPPG secara mandiri, sekaligus menjadikannya sebagai pusat pembelajaran berbasis praktik.
“Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri para rektor dari 24 PTN-BH di Makassar, Selasa (28/4).
(lav)
