"Mengingat akan ada intensitas keramaian, kepadatan, sehingga arus lalu lintas terkait tentang rekayasa dan lain-lain itu sifatnya fungsional dan situasional,” tutur dia.

“Kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang tidak begitu memiliki kepentingan suatu urusan dapat menghindari wilayah-wilayah aksi."

Dalam aksi tersebut, kalangan buruh setidaknya akan memaparkan 11 tuntutan utama, dimulai dari mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru yang lebih melindungi buruh. Kemudian, penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing) serta menolak praktik upah murah atau HOSTUM, hingga mendorong untuk dilakukannya reformasi perpajakan melalui kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta serta menghapus pajak atas THR, jaminan hari tua, pesangon, dan pensiun.

Sebanyak sekitar 200 ribu buruh direncanakan akan hadir dalam gelaran aksi tersebut, yang juga disebut akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

(ibn/del)