“Cuma reason-nya harus jelas, perhitungannya harus jelas,” lanjutnya.
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyayangkan dan keberatan atas keputusan Kementerian ESDM merevisi formula perhitungan HPM bijih nikel, sebab aturan tersebut membuat harga bijih melonjak ketika industri smelter nikel sedang mengalami tekanan.
Harga Bahan Baku
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan saat ini industri smelter nikel di Indonesia sedang menghadapi tekanan akibat melonjaknya harga sulfur gegara konflik di Timur Tengah, kenaikan biaya energi, serta melonjaknya harga logistik.
Dengan begitu, Arif menyatakan kenaikan HPM bakal makin menambah beban yang dipikul oleh industri smelter, terlebih terdapat wacana pengenaan bea keluar terhadap produk olahan nikel.
“Jika bahan baku bijih nikel telah dinaikkan harganya melalui HPM, sementara produk hilir rencananya akan dikenakan bea keluar, maka industri hilir akan terbebani dari dua sisi sekaligus dan berpotensi memperlambat hilirisasi Indonesia,” kata Arif melalui keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).
“Kebijakan yang melemahkan industri dalam jangka pendek justru akan mengurangi total penerimaan negara secara kumulatif dalam jangka panjang,” lanjut dia.
Arif mengungkapkan komponen biaya terbesar dalam industri hilir nikel terdiri dari; bijih nikel, biaya energi, bahan baku sulfur dan asam sulfat khusus untuk smelter hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL), biaya logistik, bahan kimia, tenaga kerja, dan biaya pemeliharaan suku cadang.
Arif berpendapat perhitungan HPM bijih nikel dengan mengikutkan mineral ikutan seperti kobalt, besi, dan krom tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Alasannya, perhitungan tersebut didasarkan pada kandungan in-situ dengan asumsi stabilitas kadar, yang dalam praktiknya dinilai sulit tercapai.
Akibatnya, kata dia, penghitungan harga bijih nikel lebih mengacu pada potensi perolehan atau recovery logam secara teoretis, bukan pada margin ekonomi riil yang dihadapi pelaku usaha.
Dia memandang kondisi tersebut membuat arus kas operasional industri smelter tergerus, serta berpotensi menghambat operasional proyek smelter baru yang masih menstabilkan operasinya atau berencana melakukan ekspansi.
Arif memprediksi penyesuaian HPM bakal mengkerek biaya produksi smelter secara signifikan; baik untuk smelter pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) yang menggunakan bijih saprolit, maupun smelter HPAL yang menggunakan bijih limonit.
Berdasarkan kalkulasinya, biaya produksi smelter RKEF bakal naik sekitar US$600/ton nikel gegara revisi HPM tersebut. Dia menjelaskan kenaikan biaya produksi tersebut belum memperhitungkan kenaikan biaya energi yang terjadi.
Sementara pada smelter HPAL, biaya produksi mixed hydroxide precipitate (MHP)—setelah biaya kredit kobalt, bakal naik sebesar US$2.400—US$2.600 per ton nikel dari biaya sebelumnya.
“Harga MHP utamanya didasarkan pada nilai kandungan nikel, keterdapatan mineral ikutan [seperti kobalt] hanya sebagai kredit produk sampingan dalam jumlah kecil dan terdiskon besar,” ungkap Arif.
Adapun, keputusan mengubah HPM untuk penjualan komoditas mineral logam, termasuk bijih nikel tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 144/2026. Aturan itu berlaku efektif mulai 15 April 2026.
Dalam aturan terbaru tersebut, formula HPM bijih nikel tidak lagi hanya mengacu pada kadar nikel, melainkan turut mempertimbangkan kandungan mineral ikutan seperti besi (Fe), kobalt (Co), dan krom (Cr), serta faktor kadar air atau moisture content.
Dijelaskan bahwa kontribusi unsur tambahan hanya dihitung jika memenuhi ambang batas tertentu, seperti kadar besi minimal 35% dan kobalt minimal 0,05%.
Sementara itu, faktor koreksi atau corrective factor (CF) juga ditetapkan berbeda untuk masing-masing komoditas, yakni 30% untuk nikel, besi, dan kobalt, serta 10% untuk krom.
Selain itu, penggunaan satuan juga berubah dari sebelumnya US$/ton kering atau dry metric ton (dmt) menjadi US$/ton basah atau wet metric ton (wmt).
(azr/wdh)
