Dengan EBITDA tahun 2025 sebesar US$228 juta, Ryan menambahkan, INCO kemungkinan akan tetap berada dalam posisi free cash flow (FCF) negatif secara struktural sampai 2028.
“Disertai peningkatan signifikan beban bunga,” kata Ryan.
Di sisi lain, Ryan berpendapat INCO bakal tetap mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 37% pada tahun ini, ditopang kenaikan harga nikel dan volume bijih.
“Namun, kami menilai hal ini sudah tercermin dalam harga saham, terlihat dari kenaikan +20% sejak awal tahun (YTD) dan reli puncak +53% sebelumnya pada tahun ini,” tulis Ryan.
Upaya pemerintah untuk mengurangi kuota tambang belakangan berhasil menopang harga nikel dalam jangka pendek.
Adapun, rata-rata harga nikel kuartal I-2026 sekitar US$17.305 per ton, lebih tinggi dari posisi peridode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$15.162 per ton.
Kendati demikian, rencana pemerintah untuk menerapkan harga mineral acuan dan pungutan ekspor pada produk seperti MHP dan NPI dapat menekan permintaan hilir dan memperkecil margin di seluruh rantai nilai.
“Selain itu, kenaikan biaya input menjadi tantangan tambahan. Kami mengasumsikan harga minyak sebesar US$100 per barel yang mendorong biaya bahan bakar naik menjadi 17,7% dari penjualan, sehingga makin menggerus profitabilitas,” kata Ryan.
Pinjaman Sindikasi
Sebelumnya, INCO mendapatkan pinjaman sindikasi dari 14 perbankan senilai total US$750 juta atau sekitar Rp12,96 triliun (asumsi kurs saat ini).
Nantinya, fasilitas sustainability linked loan (SLL) tersebut bakal dimanfaatkan untuk membiayai tiga proyek utama Vale di Indonesia.
Adapun, fasilitas pinjaman sindikasi didapatkan senilai US$500 juta dengan opsi penjatahan berlebih atau greenshoe sampai dengan US$250 juta.
Fasilitas pendanaan tersebut bakal digunakan pada tahun ini sekitar 50% untuk pengembangan proyek Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, sekitar 30% untuk proyek IGP Morowali, dan sekitar 20% untuk pengembangan IGP Sorowako Limonite.
Sementara itu, pada tahun depan, pendanaan akan digunakan pada kelanjutan proyek-proyek tersebut serta pemenuhan hak partisipasi atau participating right dalam proyek joint venture (JV).
“Fasilitas ini menandai langkah penting dalam perjalanan kami untuk menyelaraskan strategi pembiayaan dengan agenda dekarbonisasi dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan,” kata Presiden Direktur Vale Bernardus Irmanto di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026) malam.
Adapun, INCO meneken perjanjian fasilitas pinjaman tersebut dengan DBS Bank Ltd., Mizuho Bank, Ltd., PT Bank Mizuho Indonesia dan United Overseas Bank Limited sebagai mandated lead arrangers, underwriters dan bookrunners.
Lalu, PT Bank DBS Indonesia sebagai agen, United Overseas Bank Limited sebagai koordinator tunggal, United Overseas Bank Limited sebagai koordinator keberlanjutan tunggal.
(bbn)
