“Kita mendorong industri hilir, memperkuat sektor manufaktur, dan meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi. Jadi ke depannya, pertumbuhan
Indonesia tidak hanya akan stabil, tetapi juga akan lebih produktif dan berkelanjutan serta menjadi lebih terdiversifikasi dan tangguh,” kata Purbaya dalam siaran pers Kemenkeu, Selasa (21/4/2026).
Selain itu, dia juga mengatakan kinerja ekonomi Indonesia relatif kuat dibandingkan negara G20 dan negara berkembang lainnya, ditopang oleh pertumbuhan yang solid, inflasi rendah, serta defisit dan rasio utang yang terjaga.
Ketahanan ini tidak terlepas dari peran APBN sebagai shock absorber dalam melindungi daya beli masyarakat, dengan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah batas defisit 3% PDB. Indonesia akan mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta memanfaatkan peran Danantara dalam mobilisasi investasi di luar APBN.
Dalam lawatan ini, Menkeu juga menghadiri ”G20 1st Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting” di bawah presidensi AS. Purbaya menyampaikan Indonesia telah melakukan reformasi regulasi dan menegakkan pemerintahan yang bersih.
Di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang saat ini, pelajaran penting yang diambil adalah ketahanan Indonesia saat ini berakar bukan pada langkah-langkah darurat, tetapi pada reformasi struktural yang diimplementasikan jauh sebelum krisis.
Konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa efisiensi proses dan perizinan merupakan kunci ketahanan energi. Dalam hal ini, Indonesia mempercepat reformasi dengan menyederhanakan perizinan, membentuk task force de-bottlenecking, serta mengurangi hambatan dalam impor energi.
Dia menambahkan, di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun relatif meningkat, namun tetap berada dalam asumsi pemerintah. Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia untuk menyerap harga energi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan atau melanggar batas defisit fiskal Indonesia.
Masih di pertemuan G20, dalam sesi “Ketidakseimbangan Global” Purbaya juga mengungkapkan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kekhawatiran utama terkait ketidakseimbangan eksternal terletak pada potensi risiko, termasuk volatilitas arus modal, tekanan inflasi, dan dampak spillover dari sistem keuangan global. Perang di Timur Tengah telah menjadi ujian berat bagi ketahanan pasar negara berkembang.
Meski perang tersebut mentransmisikan guncangan melalui harga energi, kata dia, biaya pengiriman, dan volatilitas mata uang ke wilayah Indonesia, stabilitas makro Indonesia tetap terjaga dibandingkan dengan banyak negara lain yang menghadapi tekanan yang sama.
Meski Indonesia mencatat arus keluar devisa sebesar US$1,8 miliar dan depresiasi rupiah, namun defisit fiskal Indonesia tetap di bawah 3% dan cadangan devisa tetap memadai, yang membuktikan bahwa kredibilitas makro-finansial berfungsi di saat yang paling penting, termasuk dalam memperkuat ketahanan energi.
Keterlibatan AI
Pada sesi ”IMFC Early Warning Exercise”, Purbaya mengungkapkan keterlibatan Indonesia dalam kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah berkembang dari tahap awal pengembangan menjadi bagian integral dari seluruh perekonomian.
Pada 2025, sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi dalam sejarah sebesar 8,35%, didukung oleh lebih dari 12.000 km jaringan serat optik dan kapasitas satelit nasional sebesar 150 Gbps.
Indonesia secara aktif terus memperkuat ekosistem AI nasional untuk memastikan peningkatan produktivitas dapat dioptimalkan di dalam negeri, sambil tetap terbuka terhadap kolaborasi global, dan memposisikan Indonesia sebagai pengguna dan pengembang solusi berbasis AI.
Selain itu, Indonesia juga akan tetap mewaspadai risiko sistemik yang muncul, termasuk potensi gelembung aset dari investasi AI, gangguan pasar tenaga kerja akibat otomatisasi, peningkatan konsentrasi pasar oleh platform global, risiko stabilitas keuangan dari pengambilan keputusan berbasis AI, dan erosi fiskal dari aktivitas digital lintas negara.
Menkeu juga menyatakan Indonesia siap berkontribusi sebagai mitra aktif dalam membentuk tata kelola AI global yang inklusif dengan membawa perspektif negara berkembang, memajukan mekanisme peringatan dini khusus AI untuk mengantisipasi risiko keuangan sistemik, dan memastikan manfaat AI didistribusikan secara luas untuk mendukung pertumbuhan global yang adil dan berkelanjutan.
Pertumbuhan 6% di 2026
Selanjutnya, dalam ”IMFC Restricted Breakfast Meeting”, Purbaya mengutarakan ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan tumbuh sebesar 5,11% di tahun 2025. Di saat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, pertumbuhan Indonesia yang stabil tersebut membuktikan bahwa ekonomi domestik Indonesia sehat dan mampu menangani tekanan dari luar.
Dia pun optimis dapat mencapai target pertumbuhan tahun 2026 sebesar 5,4% - 6% di tengah ketegangan global yang sedang berlangsung. Optimisme tersebut berasal dari basis ekonomi Indonesia yang solid seperti posisi eksternal yang kuat yang ditandai dengan surplus perdagangan selama 70 bulan berturut-turut hingga awal 2026.
Selain itu, optimisme juga terlihat dari perekonomian domestik Indonesia yang tangguh yang ditopang dari konsumsi rumah tangga yang kuat, pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, defisit fiskal yang terkelola, rasio utang terhadap PDB yang rendah, dan kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan.
Menkeu menambahkan bahwa pemerintah akan tetap waspada terhadap dinamika di Timur Tengah dan potensi dampaknya terhadap harga energi global. Pemerintah telah memprioritaskan pembentukan fiscal buffer untuk menyerap guncangan harga dan memastikan bahwa bahan bakar bersubsidi tetap stabil untuk melindungi daya beli masyarakat.
Respons kebijakan pemerintah yaitu dengan efisiensi pengeluaran negara dan transformasi struktural jangka panjang dengan mempercepat inisiatif hilirisasi.
Pertemuan IMF dan World Bank
Di sela-sela rangkaian kegiatan, Purbaya juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beragam mitra pembangunan dan negara mitra Indonesia, antara lain Managing Director IMF Kristalina Georgieva; President World Bank Group Ajay Banga; Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann; Menteri Keuangan Tiongkok, Lan Fo’an; Menteri Keuangan dan Ekonomi Polandia, Andrzej Domanski; dan Australia Treasurer, Jim Chalmers.
Dalam pertemuan dengan IMF, Menkeu menegaskan di tengah ketidakpastian global saat ini, Indonesia masih memiliki kondisi fiskal yang solid dan bantalan anggaran yang memadai.
IMF memuji Indonesia sebagai salah satu "bright spot" dalam perekonomian global karena fundamental ekonominya yang kuat, ditopang oleh kebijakannya yang kredibel sehingga ketahanan ekonominya terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global, serta mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian.
Dalam pertemuan dengan World Bank, Purbaya menyampaikan secara komprehensif berbagai langkah yang ditempuh pemerintah dalam reformasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, seperti melalui hilirisasi industri, pengembangan digital, dan peningkatan iklim investasi untuk mencapai pertumbuhan 8% dalam jangka menengah dan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Pemerintah berupaya melakukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas, mendorong UMKM agar lebih berkembang, mengurangi informalitas, dan membuka sektor-sektor yang bernilai lebih tinggi seperti jasa, sehingga lapangan kerja dapat tumbuh lebih inklusif dan berkualitas.
Secara spesifik, Menkeu menyampaikan rencana penguatan UMKM melalui restrukturisasi institusi dalam pemberian kredit kepada UMKM dan juga fokus kepada upaya transisi energi melalui pembangunan energi baru dan terbarukan, khususnya geothermal (panas bumi) di Indonesia.
World Bank menyatakan siap mendukung program pembangunan Indonesia melalui Country Partnership Framework (CPF) dan meminta Indonesia untuk mengajukan beberapa prioritas pembangunan dalam waktu dekat. Sementara dalam diskusi dengan OECD, isu yang dibahas mengenai dukungan OECD dalam proses aksesi Indonesia serta dukungan pengembangan kapasitas institusional dan pengetahuan terhadap Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Indonesia.
Pada pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra, seperti China, Australia, dan Polandia, kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan kondisi ekonomi terkini serta menjajaki peluang penguatan kerja sama yang saling menguntungkan.
Dalam pertemuan dengan China, Menkeu membahas potensi kerja sama pembiayaan infrastruktur, pendalaman pasar keuangan, serta peluang investasi di sektor-sektor strategis Indonesia. Bersama Australia, pembahasan berfokus pada penguatan kemitraan ekonomi bilateral yang telah terjalin melalui berbagai program kerja sama, termasuk di bidang transisi energi.
Sementara dalam pertemuan dengan Polandia, kedua pihak menjajaki peluang kerja sama di bidang perdagangan, pertanian, dan ekonomi digital sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Selain pertemuan bilateral dengan negara mitra, Purbaya menghadiri Joint Roundtable yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (USABC) dan US Chamber of Commerce (USCC).
Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai perwakilan perusahaan AS terkemuka dari sektor keuangan, teknologi, energi, dan kesehatan tersebut, Menkeu menyampaikan mengenai ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, strategi kebijakan fiskal dalam merespons dinamika geopolitik, serta komitmen pemerintah dalam memperdalam pasar keuangan, mendorong digitalisasi pembayaran, dan memperkuat ketahanan finansial.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi Indonesia - AS, sekaligus membuka peluang konkret bagi investasi dan kolaborasi sektor swasta AS di Indonesia.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong transformasi struktural menuju negara berpendapatan tinggi. Reformasi yang konsisten, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta penguatan investasi menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(lav)
