Said mengatakan pernyataan dan janji Prabowo yang diutarakan saat aksi May Day 2025 saat ini juga masih ada yang belum direalisasikan. Tuntutan itu juga akan tetap diutarakan pada aksi tahun ini.

Beberapa tuntutan tersebut, kata dia, meliputi penolakan mekanisme outsourcing dah upah murah atau HOSTUM. Kemudian, permintaan untuk mereformasi pajak dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) jadi Rp7,5 juta hingga hapus pajak THR.

Kemudian, buruh juga masih tetap mminta pemerintah untuk menghentikan ancaman PHK akibat dampak perang global dan kebijakan impor; mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT); dan RUU Perampasan Aset.

"Dan yang kedelapan: ratifikasi Konvensi ILO nomor 190 (seratus sembilan puluh) tentang anti kekerasan kepada pekerja wanita. Itulah penegasan mengapa KSPI dan Partai Buruh mengambil jalan aksi di DPR RI," tutur dia.

Said mengaku hingga saat ini masih terdapat sejumlah upaya dari pemerintah maupun DPR untuk mengajak KSPI ikutserta dalam aksi May Day di Monas yang rencananya akan dihadiri oleh Prabowo seperti tahun lalu.

"Kami mengapresiasi itu, tapi [kalau] kami bisa bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo sebelum perayaan May Day untuk memastikan dan menjelaskan langsung bahwa ada enam isu utama yang pernah dijanjikan dan disampaikan pidato May Day tahun lalu oleh Presiden yang tidak atau belum dijalankan sama sekali."

(ain)