Oleh sebab itu, dia menyatakan perbedaan harga ICP terkini dengan asumsi dalam APBN 2026 sekitar US$7 per barel tak bakal memberatkan anggaran negara.
“Harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari US$77 [per barel]. Jadi kita itu baru split US$7 [per barel], jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana? Kita ini baru naik US$7 [per barel] sampai dengan sekarang yang saya ngomong ini,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya memastika harga BBM tidak akan naik hingga akhir 2026 dengan rerata harga minyak dunia mencapai US$100/barel di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Purbaya menegaskan pemerintah telah berhitung secara terperinci bahkan hingga kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam konflik geopolitik terhadap perekonomian RI.
“Kami siap tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata harga minyak dunia US$100/barel sudah dihitung. Kalau nonsubsidi bukan hitungan kami. [BBM] subsidi aman enggak usah takut, kami sudah hitung,” tegas Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).
Bendahara Negara menjelaskan Kementerian Keuangan telah mengkalkulasi harga minyak dunia ketika mencapai US$80/barel, US$90/barel, serta US$100/barel, bahkan hingga mitigasi harga minyak dunia ke APBN.
“Jadi langkah yang disebutkan oleh Presiden [Prabowo] dan anggota kabinet Merah Putih di pengumuman sebelumnya itu sudah diperhitungkan asumsi harga minyak dunia rata-rata US$100 sepanjang 2026. Dan exercise tertentu anggaran bisa ditekan [defisit] masih di 2,92% terhadap PDB,” jelas Purbaya.
Bagaimanapun, Purbaya menegaskan pemerintah masih memiliki Saldo Anggara Lebih (SAL) mencapai Rp420 triliun yang digunakan sebagai bantalan ketika diperlukan ketika harga minyak terus mendaki bahkan tidak terkendali.
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga tidak menyesuaikan seluruh BBM jenis bersubsidi dan nonsubsidi pada 1 April 2026.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan perseroan senantiasa melaksanakan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penetapan harga BBM.
“Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dengan mengikuti arahan kebijakan pemerintah untuk tidak ada penyesuaian harga BBM, baik nonsubsidi maupun BBM bersubsidi,” kata Roberth dalam keterangan resminya.
Operator SPBU swasta BP-AKR terpantau turut menahan seluruh harga BBM jenis bensin dan solar pada 1 April 2026, sebagaimana yang dilakukan Pertamina.
Manajemen BP-AKR menegaskan menghormati kebijakan pemerintah terkait dengan tata kelola dan penetapan harga bahan bakar di Indonesia.
Manajemen mengungkapkan perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di sektor energi.
“Sebagai badan usaha niaga BBM, BP-AKR senantiasa menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di sektor energi di Indonesia, serta tetap berkomitmen dalam menyediakan bahan bakar dan layanan berkualitas bagi pelanggan,” kata perwakilan manajemen BP-AKR kepada Bloomberg Technoz, Kamis (2/4/2026).
Sebagai catatan saja, per pagi ini harga minyak Brent naik di atas US$94,93 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) mendekati US$91,41 per barel.
(azr/ros)
