"Kuncinya pemerintah mau bantu apa? Belum ada paket kebijakan BSU (Bantuan subsidi upah) selama 6 bulan. Belum ada pemangkasan PPN dari 11% menjadi 9% untuk jaga permintaan industri. MBG belum juga direalokasi secara signifikan. Padahal dengan kondisi perfect storm, buffer fiskal nya harus besar."
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengungkapkan sebanyak 67% perusahaan tidak akan berencana melakukan rekrutmen tenaga kerja baru. Hal ini sebagai imbas dari tekanan konflik global. Ketua Komite Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, sebanyak 50 perusahaan lainnya juga tidak memiliki rencana untuk ekspansi selama 5 tahun ke depan.
"67% perusahaan itu tidak berniat untuk melakukan rekrutmen baru. Ini yang menurut kita juga salah satu hal yang perlu diperhatikan," kata Bob dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/4/2026) lalu.
Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan akan ada sebanyak 10 perusahaan yang berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang tersebar di wilayah Pulau Jawa.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, berdasarkan laporan internalnya, sejumlah perusahaan tersebut juga telah mencoba berunding dengan karyawan soal potensi kemungkinan efisiensi kerja selama 3 bulan ke depan.
"Ada 10 perusahaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian kecil di Banten. Itu hampir mendekat kurang lebih 9 ribuan orang," kata Said, dikutip Kamis (16/4/2026).
Said mengatakan, potensi PHK tersebut juga sebagai imbas dari adanya konflik geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah. Sektor industri terbanyak akan menyasar kepada padat karya. Apalagi, kata dia, sektor tersebut sangat bergantung terhadap impor bahan baku yang selama ini terhambat akibat krisis perang tersebut, yang turut berimbas pada kenaikan biaya operasional.
"Rata-rata kalau bahan bakunya yang ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti akan ada efisiensi dalam bentuk pengurangan karyawan," kata dia.
(ain)
